Kategori
Tanpa kategori

TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU DALAM PILKADA 2020

logo_baru

  1. Pengertian

Menurut UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya bahwa Bawaslu disini bertindak sebagai wasit dalam suatu pesta demokrasi.

UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.  Sehingga dapat menyebutkan Bawaslu sebagai bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan dalam Pemilu.

Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan sekaligus terhadap pelanggaran Pemilu ataupun sengketa proses Pemilu. Bawaslu pula yang bertugas memproses hingga memutus pelanggaran administrasi Pemilu atau penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu menjadi tempat melakukan upaya administratif sebelum pelanggaran atau sengketa Pemilu dibawa ke forum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lembaga ini pula yang berwenang melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa atau melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu. Bawaslu pun bagian dari pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Para advokat yang mendampingi kliennya di perkara pelanggaran dan sengketa Pemilu akan banyak hadir di Bawaslu sebelum berlanjut dengan berperkara di pengadilan tata usaha negara hingga Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Bawaslu pun salah satu subjek dalam pelanggaran Pemilu, sengketa Pemilu, atau tindak pidana Pemilu.

2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

  1. Bawaslu bertugas:
    1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
    2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
      1. Pelanggaran Pemilu; dan
      2. Sengketa proses Pemilu;
    3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
      1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
      2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
      3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
      4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
      1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
      2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
      3. Penetapan Peserta Pemilu;
      4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
      6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
      7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
      8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
      9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
      10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
      11. Penetapan hasil Pemilu;
    5. Pencegah terjadinya praktik politik uang;
    6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
    7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
      1. Putusan DKPP;
      2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
      3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota;
      4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
      5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
    8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
    9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
    10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
    12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
    13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Bawaslu berwenang:
    1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
    1. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
    1. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
    1. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
    1. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; ‘
    1. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    1. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
    1. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    1. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
    1. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
    1. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Bawaslu berkewajiban:
    1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
    1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
    1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
    1. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    1. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
  4. Visi dan Misi
    1. VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

  • Misi
    • Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
    • Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
    • Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
    • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
    • Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
    • Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
  • Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
    • Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
    • Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
    • Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
    • Kota Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan,
    • Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
    • Panwaslu LN berkedudukan di kantor peru’akilan Republik Indonesia.
    • Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
    • Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan Jumlah anggota:

  1. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
    1. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
    1. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tga) atau 5 (lima) orang; dan
    1. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Daftar Pustaka

Kategori
Tanpa kategori

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL(SPLDV)

  1. Pengertian PLDV
  2. PLDV (Persamaan Linear Dua Variabel) adalah adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Dikatakan Persamaan Linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus (linear).


      Ciri – ciri PLDV:
    • Menggunakan relasi sama dengan ( = )
    • Memiliki dua variabel berbeda
    • Kedua variabelnya berpangkat satu
    Persamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk ax+by=c atau ax+c=by atau by+c=ax dengan a,b,c=Real; a,b ≠ 0; dan x,y suatu variabel.

    Contoh: x+5=y 2a-b=1 3p+9q=4

    Penyelesaian PLDV

    Untuk menyelesaikan PLDV kita harus melakukan pemisalan nilai suatu variabel kemudian disubstitusi pada variabel tersebut untuk menemukan nilai dari variabel lain yang memenuhi persamaan. Pada PLDV, dapat dikatakan bahwa PLDV memiliki penyelesaian lebih dari satu asalkan penyelesaian tersebut memenuhi nilai pada PLDV. Artinya nilai pasangan kedua variabel (mis x dan y) yang merupakan hasil penyelesaian PLDV bisa lebih dari satu pasangan/titik (contoh x,y) selama nilai x dan y itu memenuhi PLDV.


  3. Pengertian SPLDV

  4. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah sebuah sistem / kesatuan dari beberapa Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV) yang sejenis. Persamaan Linear Dua Variabel yang sejenis yang dimaksud disini adalah persamaan – persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama.



      Contoh :
    • Persamaan (i) ; 2x + 3y = 12
    • Persamaan (ii) ; x – 2y = -1

    Kedua persamaan diatas dikatakan sejenis karena memuat variabel variabel yang sama yakni x dan y. Apabila terdapat dua PLDV yang berbentuk ax + by = c dan dx + ey = f atau bisa ditulis {█(ax+by=c@dx+ey=f)┤ maka dua persamaan tersebut membentuk SPLDV. Penyelesaian SPLDV tersebut adalah pasangan bilangan (x,y) yang memenuhi dua persamaan tersebut.



    Penyelesaian SPLDV

    Untuk menyelesaikan SPLDV dapat dilakukan dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi-substitusi, dan metode matriks.

    1. Metode Grafik
    2. Penyelesaian SPLDV dengan menggunakan grafik dilakukan dengan cara menggambar persamaan-persamaan yang terlibat dalam sistem tersebut dalam satu diagram cartesius. Dari kedua gambar tersebut nantinya akan ada perpotongan dari kedua grafik. Titik potong inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel tersebut. Jika garis-garisnya tidak berpotongan di satu titik tertentu maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong.

    3. Metode Eliminasi
    4. Metode ini dilakukan dengan cara menghilangkan (mengeliminasi) salah satu variabel dengan terlebih dahulu membuat koefisien variabel tersebut sama pada setiap persamaan. Jika variabel pada setiap persamaan tidak sama maka kita harus mengalikan salah satu atau salah dua persamaan dengan konstanta sehingga ada variabel yang mempunyai koefisien sama kemudian bisa dihilangkan dengan operasi jumlah atau kurang. Hasil operasinya bisa berupa suatu SPL satu variabel ataupun akan langsung menunjukkan nilai suatu variabel.

    5. Metode Substitusi
    6. Metode ini adalah metode menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan mengganti atau menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain (x dinyatakan dalam y atau y dinyatakan dalam x). Misalkan kita ingin menyelesaikan SPLDV dengan variabel x,y x+y=a y-x=b Melalui metode substitusi, kita nyatakan salah satu persamaan dalam salah satu variabel x atau y. Misalkan persamaan (i) kita nyatakan dalam x menjadi x=a-y. Kemudian persamaan x yang baru itu kita ganti pada variabel x di persamaan (ii) menjadi y-(a-y)=b.

    7. Metode Gabungan
    8. Metode gabungan ini adalah metode yang menggaabungkan metode eliminasi dan metode substitusi yakni dengan metode eliminasi sebagai metode awal untuk menentukan nilai salah satu variabel dan kemudian nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk menentukan nilai variabel yang lain.

    9. Metode Matriks
    10. Metode ini dengan mengubah SPLDV ke bentuk matriks. Misalnya SPLDV berikut:
      • ax+by=c
      • px+qy=r
      dengan a,b,c,p,q, dan r bilangan real; x,y variabel

  5. Model Matematika SPLDV dalam kehidupan sehari-hari

  6. Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan perhitungan yang melibatkan sistem persamaan linear dua variable. Permasalahan sehari-hari tersebut biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita.
      Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita sebaagai berikut:
    • Mengubah kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi beberapa kalimat matematika (model matematika) sehingga membentuk Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
    • Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variable
    • Menggunakan penyelesaian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan pada soal cerita
    Perhatikan contoh cerita berikut. Alo membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar Rp. 15000. Ale membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dan ia harus membayar Rp. 18000. Dari cerita diatas, didapat model matematika sebagai berikut
    Misalkan harga 1 kg mangga = x dan harga 1 kg apel = y
    • 2x+1y=15000
    • x+2y =18000)
    • dimana persamaan pertama menunjukkan pembelian oleh Alo dan persamaan kedua menunjukkan pembelian oleh Ale. Hasil penyelesaiannya adalah harga 1 kg mangga (x) dan 1 kg apel (y). Dapat dilanjutkan sesuai dengan pertanyaan.
Kategori
Tanpa kategori

Komisi Pemilihan Umum?

Sering banget kita mendengar kata tentang pemilu. Apalagi saat ini Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak di seluruh daerah yang ada di Indonesia. kita sering dengar orang lain bilang “ayo pilih”, “kamu pemilu milih siapa?”, “jangan golput ya dan masih banyak lagi”. sebenernya tau ga sih kalian siapa yang menyelenggarakan pemilu itu? jadi untuk semua kegiatan pemilihan umum dari tingkat daerah sampai presiden dan wakil presiden itu semua Komisi Pemilihan Umum loh ngadain. Yuk biar kita banyak pengetahuannya kita simak KPU itu seperti apa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU sendiri merupakan bagian dalam penyelenggara pemilu bersama badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang ketiga organisasi ini saling terkait dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara berkesinambungan menyelenggarakan pemilu yang independen artinya bebas terpengaruh dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

KPU terdiri atas:

  1. KPU
    Berkedudukan di ibu kota negara kesatuan republik Indonesia. Dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Non strukrutal dan bersifat hierarki
  2. KPU Provinsi
    berkedudukan di ibu kota provinsi dengan anggota sebanyak 5 atau 7 orang.
  3. KPU kabupaten/Kota
    berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU kota di pusat pemerintahan kota dengan anggota sebanyak 3 atau 5 orang.

    Untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan untuk ketua dipilih oleh anggota sendiri yang merangkap jabatan sebagai anggota

  4. PPK;
    Atau Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
  5. PPS;
    Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat ppS adalah panitia yang dibentuk oleh KpU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
  6. PPLN;
    Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oteh KPU untuk melaksanakan Pemilu di tuar negeri,
  7. KPPS;
    Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS unhrk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  8. KPPSLN.
    Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adatah kelompok ying dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Lalu apa sih Tugasnya KPU klo menurut UU itu?

Tugas Ketua KPU

  1. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
  2. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
  3. memberikan keterangan resmi tentang kebiiakan dan kegiatan KPU;
  4. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

Tugas KPU menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

KPU bertugas:

  1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  2. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
  4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
  5. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
  6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu.
  8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
  9. Menindaklanjuti dengan segera puhrsan Bawaslu atas temyan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
  10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
  12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perahran perundan!-undangan.

KPU berwenang:

  1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
  3. Menetapkan peserta pemilu;
  4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  5. Menerbitkan keputusan KPU unttrk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya; menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota unhrk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
  6. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
  7. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN;
  8. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
  9. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
  10. Sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPU, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatJcan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
  11. Menetapkan kantor aliuntan publik unhrk mengaudit dana
  12. Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
  13. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perunaangundangan.

KPU berkewajiban:

  1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
    secara tepat wakhr; :
  2. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
  3. menyampaikan semua informasi tahapan penyelenggaraan pemilu
    kepada masyarakat;
  4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangin;
  5. mengelola,, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penJrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip y,ang disusun oleh KPU dan lembaga pelnerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang dis;buI dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
  6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
  8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;-
  9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lamlat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
  10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
  11. menyediakan data hasit Pemilu secara nasional;
  12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraiuran perundangundangan;
  13. melaksanakan putusan DKPP; dan
  14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

berdasarkan penjelasan diatas bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang jelas sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu disana dijelaskan dengan rinci mengenai tugas, wewenang dan kewajibannya. KPU merupakan lembaga non struktural diluar pemerintahan dan bersifat independen yang mana dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga sangat dijamin kerahasiaannya.

KPU dalam melaksanakan pemilu dengan prinsip:

  1. mandiri
    Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bersifat mandiri artinya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga KPU tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.
  2. adil
    KPU bersifat adil dengan tidak memperhatikan latar belakang golongan maupun ras.
  3. jujur
    dalam penyelenggaraan pemilu bersifat jujur dengan tidak menutup-nutupi hasil yang diperoleh dan tidak membohongi rakyat.
  4. berkepastian hukum;
    dalam menyelenggarakan pemilu ini memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
  5. tertib;
    dalam pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan tertib secara bertahap sesuai dengan yang diinginkan sehingga prosesnya berjalannya pemilu dapat diawasi dengan baik.
  6. terbuka;
    KPU bersifat transparansi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga masyarakat tahu mengenai calon pasangannya, visi/misi dan hasil pemilu yang sudah direkapitulasi dan dibuatkan berita acara serta sertifikat hasil rekapitulasi suara.
  7. proporsional;
    antara kualitas dan beban tugas yang dimiliki seimbang sehingga tidak memperngaruhi kinerja karena sudah terbagi dengan merata dan adil.
  8. profesional;
    KPU memiliki kualitas SDM yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu.
  9. akuntabel;
    KPU bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat indonesia dari mulai pembukaan pencalonan hingga ke hasil rekapitulasi pemilu yang dibuatkan berita acara dan sertifikat hasil pemilu.
  10. efektif; dan
    dalam penyelenggaraan pemilu bersifat efektif dan tidak menggunakan banyak waktu sehingga tepat guna dan seluruh aspirasi masyarakat dapat disalurkan.
  11. efisien.
    dalam penyelenggaraan meminimalisir biaya dan anggaran sedikit mungkin namun aspirasi dan demokratis tetap berlangsung.

Sebagai masyarakat yang demokratis dalam melaksanakan pemilu hendaknya untuk saling membantu, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu. hal ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga apabila aspirasi ini tersalurkan maka besar kemungkinan akan membuat masyarakat naik ekonominya yang membuat masyarakat sejahtera, aman dan tentram.

KPU tidak dapat bekerja sendiri melainkan butuh bantuan dari masyarakat dalam dukungan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Kategori
Tanpa kategori

Tes Kesehatan-1

Sekali lagi saya sampaikan untuk tulisan ini adalah tulisan berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mendaftar menjadi taruna Akademi Kepolisian pada tahun 2017 dan 2018 serta berdasarkan Peraturan Kapolri No 5 tahun 2009 mengenai pedoman pemeriksaan kesehatan Calon anggota Polri. Pada tes kesehatan-1 ini calon taruna akan dikumpulkan disatu tempat di Polda masing-masing untuk diperiksa kesehatannya. Dalam tes calon taruna menggunakan kaos putih dan celana pendek hitam.

Sebelum kita membahas keintinya perlu diketahui bahwa dalam pemeriksaan kesehatan itu istilahnya Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes, yang terdiri dari:

a. Stakes 1

adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau
kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;

b. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi
persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;

c. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi
persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;

d. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat
yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi
persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.

RIKKES UNTUK TARUNA AKPOL DAN PPSS

Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap;

  1. tahap I, meliputi
    1. pengisian pernyataan persetujuan {Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
    2. pemeriksaan fisik;
    3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;
  2. tahap II, meliputi;
    1. pemeriksaan penunjang;
    2. rujukan (second opinion)]
    3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

Penilaian hasil Rikkes meliputi;

  1. memenuhi syarat (MS), dengan nilai;
    1. baik (B);
      terdiri dari;
      1. nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1
      2. nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
      3. nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
      4. nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal
    2. cukup (C); dan
      1. nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      2. nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      3. nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      4. nilai 60 (enam puluh) :
        1. bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilaiStakes 2;
        2. bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
    3. Kurang(K1) terdiri dari:
      1. nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      2. nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      3. nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.
  1. Tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2) yaitu
    1. nilai 50 (lima puluh), dengan ketentuan:
      1. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      2. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.

kemudian yang di periksa dikesehatan-1 ini adalah

  1. Tinggi dan Berat Badan

Tinggi badan calon taruna akpol adalah minimal 165 cm dan taruni minimal 163 cm. yang dimana nilainya mutlak apabila tidak sampai batas 165 cm untuk taruna atau 163 cm untuk taruni maka dianggap TMS. kemudian untuk berat badan memiliki kriteria tersendiri yang ada hubungannya dengan tinggi calon taruna. Calon taruna dikatakan Ideal apabila masuk kedalam stakes 1. seperti pada gambar berikut.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Berikut merupakan pedoman nilai yang harus calon taruna pahami dan persiapkan untuk mengikuti tes kesehatan penerimaan calon anggota polri. ada baiknya untuk mengecek kesehatan ke Rumah Sakit Polri yang ada di Kramat Jati. Di RS Polri Kramat Jati bisa melakukan Medical Check Up untuk warga sipil yang ingin mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan terutama bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota polri, namun perlu diingat bahwa untuk Medical Check Up ada biayanya sekitar 1,2 juta Rupiah. Menurut saya pribadi hal ini bagus dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon anggota polri sedini mungkin sehingga apabila ada kesehatan yang kurang pas bisa diperbaiki atau dihilangkan. Saya tunggu kamu menjadi anggota Polri!. SEMOGA BERMANFAAT.

Kategori
Tanpa kategori

12 HOAX OMNIBUS LAW

Apa itu Omnibus Law?

Omnibus law adalah istilah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law menurut presiden Jokowi adalah konsep hukum perundang-undangan yang mana dalam pengesahannya dapat merevisi UU sebelumnya bahkan bisa beberapa atau mungkin puluhan UU. Jadi satu UU dalam Omnibus Law ini dapat merevisi beberapa UU.

Perlu diketahui, cara membaca Omnibus law ini berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Contoh undang-undang pada umumnya, undang-undang tentang Narkotika apabila direvisi dan diamandemen maka UU yang sebelum direvisi akan tidak berlaku secara keseluruhannya. Berbeda dengan Omnibus Law, cara membacanya adalah pasal pasal yang ada dalam Omnibus Law berarti merevisi pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya namun jika pasal-pasal yang tidak ada di Omnibus Law ini berarti menggunakan pasal yang diatur oleh undang-undang terkait diluar Omnibuslaw. Nanti saya akan berikan contoh di salah satu Hoaks.

Tujuannya di bentuknya Undang-undang yang dijadikan Omnibus Law ini untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran, mempermudah regulasi dan birokrasi sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus urusan yang berkaitan dengan administrasi.

Bagaimana susunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Terdiri atas 82 UU yang dijadikan satu menjadi 15 Bab dengan 174 pasal yang mencakup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kemudahan Perizinan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Ketenagakerjaan, Kemudahaan Berusaha, Kawasan Ekonomi, Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategi Nasional. Hal ini dilakukan untuk menarik investor, mengatasi tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia terkait izin usaha dan mendirikan usaha di Indonesia.

12 HOAKS UU CIPTA KERJA

Berikut merupakan 12 hoaks yang beredar dimasyarakat diantaranya:

    1. Uang Pesangon dihilangkan?

      Isu yang berkembang bahwa dalam UU Cipta kerja ada penghapusan pembayaran pesangon oleh perusahaan kepada karyawannya. Faktanya dalam UU Cipta kerja uang pesangon tetap ada dan itu tertuang dalam Bab IV soal ketenagakerjaan, pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 Ayat 1 UU 13 tahun 2003 yang berbunyi dalam hal ini pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Kemudian untuk jumlah pesangon yang harus diberikan tertera dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal terkait disitu dijelaskan berapa saja yang harus dibayarkan perusahaan bergantung dengan lamanya bekerja diperusahaan tersebut.

    2. UMP, UMK, UMSP dihapus?

      Dimedia sosial juga banyak beredar informasi tentang penghapusan UMP dan UMK. apakah itu benar ?
      Dalam pasal 88 C menyebutkan, UMP wajib ditetapkan gubernur. Pasal 88 C ayat 2 “Gubernur juga dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu”. Kemudian pasal 88 C ayat 5 “Upah minimum kabupaten atau kota yang dimaksud ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa UMP, UMK dan UMSP itu tetap ada.

    3. Upah buruh dihitung perjam?

      Di media sosial juga banyak beredar informasi terkait Omnibus law Cipta Kerja yang akan menekan upah buruh, seperti upah buruh dibayar per jam. Benarkah begitu? Omnibus Law Cipta Kerja memang mengatur upah berdasarkan waktu. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, upah per jam untuk memfasilitasi pekerjaan tertentu.
      Skema upah per jam dapat diterapkan sebagai berikut:

      • Untuk menampung jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu dan jenis pekerjaan baru (ekonomi digital)
      • Upah minimum per jam tidak menghapus ketentuan upah minimum
    4. Semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi?

      Faktanya : hak cuti tetap ada itu terdapat dalam bab IV: Ketenagakerjaan-Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003:

      • (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti.
      • (Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

      • (Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    5. Outsourcing diganti kontrak seumur hidup?

      Beredar kabar melalui postinga-postingan media sosial bahwa outsouring diganti kontrak seumur hidup pernyataan itu tidaklah benar karena outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Dalam penjelasan Bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

    6. Tidak akan ada status karyawan tetap?

      Isu tentang tersebut juga tersebar dalam media sosial sehingga menyebabkan masyarakat resah namun isu tersebut tidaklah benar sesuai dengan penjelasan bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
      Untuk tidak waktu tertentu ini adalah karyawan tetap sehingga tidak benar jika status karyawan tetap dihilangkan.

    7. Perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak?

      Hoaks yang tersebar lainnya adalah PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penjelasan Bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 90 tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003:

      • (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

      • (Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        Sehingga Faktanya adalah tidak benar, PHK harus memiliki persetujuan antara keduanya belah pihak yang apabila tidak tercapai dapat melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

    8. Jaminan sosial dan kesejahteraan hilang?

      beredar juga bahwa Jaminan sosial dan kesejahteraan hilang dalam UU Cipta Kerja? Hal itu merupakan Hoax karena dalam penjelasan Bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004: Jenis program jaminan sosial meliputi:

      • jaminan kesehatan;
      • jaminan kecelakaan kerja;
      • jaminan hari tua;
      • jaminan pensiun;
      • jaminan kematian;
      • jaminan kehilangan pekerjaan.
    9. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian?

      Ini sama seperti nomor 6 dalam isu hoaks yang tersebar dalam media sosial. Isu tentang tersebut juga tersebar dalam media sosial sehingga menyebabkan masyarakat resah namun isu tersebut tidaklah benar sesuai dengan penjelasan bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.Untuk tidak waktu tertentu ini adalah karyawan tetap sehingga tidak benar jika karyawan berstatus tenaga kerja harian.

    10. Tenaga kerja asing bebas masuk?

      Penjelasan: Bab IV: Ketenagakerajaan- Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003:
      “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.”
      UU Ketenagakerjaan pasal 43 ayat 1
      “Tenaga kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
      UU Omnibus Law Cipat Kerja pasal 42 ayat 4

      “Tenaga kerja Asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.”
      kemudian apabila kita mencermati pasal pasal selanjutnya juga disimpulkan bahwa TKA ini tidak akan mendapatkan jabatan personalia atau managerial. sehingga TKA justru akan lebih sulit masuk untuk bekerja di Indonesia.

    11. Buruh dilarang protes ancaman PHK?
      Dalam Pasal 154 A ayat 1 UU Cipta Kerja:
      “Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
      • perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan ;”
      • perusahaan melakukan efisiensi;
      • perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;
      • perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur).
      • perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
      • perusahaan pailit;
      • perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja /buruh;
      • pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
      • pekerja/buruh mangkir;
      • pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan , atau perjanjian kerja bersama;
      • pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
      • pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
      • pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
      • pekerja/buruh meninggal dunia.

        Berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwa tidak terdapat alasan protes buruh maka ancamannya PHK. Dari 14 alasan tersebut dapat ditetapkan alasan PHK lainnya jika dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    12. Libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti?
      Isu hoaks ini juga ada dan beredar dimasyarakat. Libur hari raya dan cuti bersama ditentukan oleh keputusan pemerintah. sehingga untuk cuti dan lainnya sitentukan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB). sehingga tidak benar bahwa libur hari raya hanya pada tanggal merah saja.

Sumber

Bhayu, Akbar. 2020. Klarifikasi Benarkah 13 Poin ini ada dalam UU Cipta Kerja?. Dalam https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/073000765/klarifikasi-benarkah-13-poin-ini-ada-dalam-uu-cipta-kerja?page=all diakses pada 2 November 2020.

Fajri, Eko. 2020. Ini bagian Isi Pasal 154 A UU Cipta Kerja Terkait PHK dari efisiensi hingga Buruh Mangkir. Dalam https://news.m.klikpositif.com/baca/78203/ini-bagian-isi-pasal-154-a-uu-cipta-kerja-terkait-phk-dari-efiensi-hingga-buruh-mangkir.html diakses pada 2 November 2020.

Liberto, Abriansyah. 2020. UU Cipta Kerja Menuai Protes, Menteri Ini Minta Semua Pihak Baca Isi Keseluruhan UU Cipta Kerja. Dalam https://bangka.tribunnews.com/2020/10/08/uu-cipta-kerja-menuai-protes-menteri-ini-minta-semua-pihak-baca-isi-keseluruhan-uu-cipta-kerja?page=all diakses pada 2 November 2020.

Nidy. 2020. Benarkah Poin-poin ‘Bermasalah’ Omnibus Law yang Picu Kemarahan Rakyat Cuma Hoaks?. Dalam https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00333642.html diakses pada 2 November 2020.

Novelino, Andri. 2020. Perbedaan Isi UU ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006214833-532-555197/perbedaan-isi-uu-ketenagakerjaan-dan-omnibus-law-cipta-kerja diakses pada 2 November 2020.

Ramadani, Febrianto. 2020. Benarkah UU Cipta Kerja Upah Buruh Dibayar Perjam Ini Kata Menteri Ketenagakerjaan. Dalam https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/08/benarkah-uu-cipta-kerja-upah-buruh-dibayar-per-jam-ini-kata-menteri-ketenagakerjaan?page=2 diakses pada 2 November 2020.

Utama, Felldy. 2020. Beredar Hoaks Omnibus Law UU Cipta Kerja ini Faktanya?. Dalam https://www.inews.id/news/nasional/beredar-hoaks-omnibus-law-uu-cipta-kerja-ini-faktanya?page=all. Diakses pada 2 November 2020.


Kategori
Tanpa kategori

PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES JAKARTA BARAT DALAM MENEKAN JUMLAH KASUS POSITIF COVID-19

Oleh BST Denny Hermawan III/C/07/18.083

Pertengahan tahun 2020 ini diwarnai dengan kondisi pandemi corona virus, berlangsung semenjak bulan maret hingga saat ini masih berlangsung. Kondisi ini pandemic yang berlangsung relative lama yaitu sudah berlangsung 7 bulan. Hal ini membuat masyarakat merasa bosan ditambah dengan isu-isu bahwa corona itu hanya konspirasi membuat mereka sudah enggan untuk melakukan kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat ini sudah mulai luntur sehingga menimbulkan lonjakan kasus positif yang membuat rekor positif baru mengalahkan rekor-rekor sebelumnya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan terutama di kota Jakarta yang padat penduduknya. Kasus positif selalu lebih dari angka seribu orang. Namun masyarakat sudah tidak peduli lagi untuk memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tiga hal mudah ini saja banyak yang sudah tidak memperdulikannya. Untuk itu perlu sosialisasi dan ajakan kembali kepada masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan agar masyarakat aman dari wabah penyakit covid-19. Dalam fungsi kepolisian yang berkaitan dengan wabah pandemi ini yang lebih kepada fungsi pembinaan Masyarakat (Binmas) dan yang lebih khususnya lagi adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan dengan tugas dan fungsi bermitra bersama masyarakat. Fungsi Bhabinkamtibmas merujuk pada Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015, dimana fungsinya adalah melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian untuk tugas Bhabinkamtibmas sendiri diatur dalam Perkap No 3 tahun 2015 tentang Pomolisian Masyarakat Pasal 27 Ayat 1 Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Serta Tugas Bhabinkamtibmas dalam Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 27 ayat 2 huruf f “ Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.” Ini sangat berkaitan dengan fungsi dan tugas Bhabinkamtibmas dalam menekan angka positif covid-19 dengan kondisi yang seperti sekarang ini peran serta Bhabinkamtibmas sangat diperhitungkan karena merupakan tombak fungsi kepolisian dilapangan.

Karena saya masuk kedalam Polres Metro Jakarta Barat maka yang akan saya ulas adalah peran bhabinkamtibmas di Polres Metro Jakarta Barat. Kapolres menjelaskan dalam penanganan COVID-19, para Bhabinkamtibmas bekerja di lapangan dengan memberikan informasi dan pendidikan, terkait tata cara menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan dunia dan anjuran pemerintah. Bukan hanya itu babhinkamtibmas juga turur melakukan evakuasi warga yang diduga terinfeksi virus corona. Dengan tugas yang seperti itu membuktikan bahwa anggota Polri memang terjun langsung ke lapangan dalam menindaklanjuti dan menekan angka kematian serta positif covid-19.

Yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat dalam meminimalisir angka kematian, angka positif dan meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19 Polres Jakarta Barat melakukan langkah-langkah diantaranya.

  1. Pembagian Masker

Pembagian masker ini dilakukan saat ulang tahun Polwan-72 oleh seluruh polwan jajaran Polres Metro Jakarta Barat di perempatan lampu merah Slipi Jakarta Barat dengan membagikan sejumlah 200 masker kepada pengguna jalan di Jakarta Barat. Hal ini dilakukan karena kondisi sekarang yang sedang pandemi diharapkan mampu menekan kasus positif. Selain pembagian masker juga didegungkan sosialisasi tentang protokol kesehatan.

  • Melakukan operasi Yustisi tiga Pilar

Operasi yustisi tiga pilar ini rutin dilakukan setiap hari senin, rabu dan jumat dengan tempat yang berpindah-pindah di Wilayah Jakarta Barat dengan operasi gabungan TNI, Polri dan Satpol PP. Kegiatan ini bersifat penindakan bagi mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan pilihan sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan atau sanksi administrasi berupa denda uang.

  • Sosialisasi dan penyuluhan bahaya Covid-19

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh polres Jakarta Barat ini kompak dilakukan mulai dari Kapolres hingga anggota Bhabinkamtibmas. Kapolres Metro Jakarta Barat KBP. Audie S Latuheru SIK SH bersama Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru bersama Dandim 0503 JB Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki melakukan pengecekan protokol kesehatan dengan gowes bersama berkeliling Jakarta Barat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang covid-19.

Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas kesetiap rumah-rumah masyarakat dengan memberikan penjelasan dan cara memutus rantai penyebaran covid-19 dengan metode 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

  • Patroli wilayah Jakarta Barat

Patroli bersepeda tersebut dilakukan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie S Latuheru. Menurut Audie, kegiatan tersebut dilakukan guna mengurangi jarak antara petugas dan warga dalam rangka penyampaian protokol kesehatan dan sebagai ajang tali silahturahmi kepada warga untuk lebih dekat dengan anggota Polri dan kehadiran Polri selalu ada di tengah masyarakat. Patroli di wilayah tempat hiburan seperti dilakukan di daerah Tamansari sehingga didapatkan puluhan PSK yang beroperasi padahal kondisnya sedang pandemi sehingga diamankan untuk mencegah hal itu terjadi.

  • Media sosial

Dengan berkembangnya zaman ke zaman modern seperti sekarang ini, polres Metro Jakarta Barat melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menaati protokol kesehatan seperti membuat video ajakan dan poster postingan instagram. Imbauan ini terus dilakukan melalui berbagai media sosial sampai pandemi ini berakhir. seperti postingan postingan dibawah ini dibagikan kepada masyarakat melalui media sosial berupa instagram.

Selain kegiatan diatas juga ada kegiatan lainnya Bhabinkamtibmas mengambil  risiko terpapar virus, anggota Polri di masyarakat telah dilengkapi alat pelindung diri (APD). Bahkan anggota polisi itu juga dilatih bagaimana menangani pasien jika dalam keadaan darurat sehingga kemananan dan ketertiban di masyarakat tetap terjaga dengan baik. Kondisi pandemi ini hanya dapat diatasi apabila seluruh elemen saling bekerja sama mulai dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat gotong royong dalam menuntaskan masalah ini. Jika hal ini terjadi bukan tidak mungkin pandemic ini akan segera berakhir.

Daftar Pustaka

Kategori
Tanpa kategori

KESESATAN BERFIKIR SAAT PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19) DI INDONESIA

OLEH

DENNY HERMAWAN SAPUTRA

BRIGADIR SATU TARUNA

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Tahun 2020 adalah salah satu tahun yang berat untuk dilalui dalam sejarah manusia hidup di bumi. Di tahun ini terjadi penyebaran virus covid-19 yang sangat membahayakan bagi manusia. Virus ini diduga berasal dari kota Wuhan, China.  Dikutip dari detik.com bagaimana, di mana, dan kapan virus itu masuk ke manusia adalah misteri yang belum terpecahkan. Teori yang selama ini beredar adalah bahwa virus corona covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar.

Ilmuan juga menduga virus ini telah menemukan jalan ke hewan lain, menggeser bentuk genetiknya dan memungkinkan menempel ke sel manusia. Sementara menunjukkan dengan tepat rute virus Corona pertama kali menyebar ke manusia disebut para ahli tidak memungkinkan, demikian jelas David Heymann seorang profesor epidemiologi menjelaskan bahwa untuk menyingkap asal muasal rute virus corona tidak memungkinkan untuk diteliti.

Hipotesis virus itu menyerang manusia dari binatang di pasar basah di kota Wuhan, tempat sejumlah pasien Corona pertama diidentifikasi saat sedang bekerja atau berbelanja. Hal tidak benar karena para pejabat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China mengatakan mereka tidak menemukan kecocokan virus dalam tes sampel hewan dari pasar tempat awal ditemukannya kasus corona.

Para ilmuwan menduga virus itu dapat berasal dari kelelawar tapal kuda setelah menemukan kecocokan 96 persen di China. Kesulitan laiinya adalah tidak adanya pasien nol atau manusia pertama yang terinfeksi yang dapat menunjukkan virus Corona telah menular dari hewan sehingga sulit untuk diambil kesimpulan. Pada akhirnya peneliti tidak mengerti betul bagaimana sebenarnya virus itu merebak dan berkembang sampai ke manusia, ini masih menjadi penelitian yang dilakukan oleh para peneliti hingga saat ini.

Masyarakat dunia dan khususnya di Indonesia ada yang percaya ada pula yang tidak percaya akan kebenaran ini. Sehingga timbul pro dan kontra akan  berita ini. Banyak berita yang datang dan pergi seiring berjalannya waktu ada yang benar ada juga berita hoaks. Masyarakat awalnya percaya akan virus ini hingga mengikuti kebijakan PSBB(pembatasan Sosial Berskala Besar dan WFH work from house yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan perusahaan yang mengakibatkan aktivitas dihampir seluruh elemen masyarakat terhenti. Seperti kegiatan sosial, ekonomi dan politik serta sosial dan budaya. Semuanya terhenti untuk menghentikan penyebaran ini. Awalnya berjalan baik namun masyarakat merasa bosan karena selama tiga bulan selalu diam dirumah tidak melakukan kegiatan.

Pada saat itu kondisi kasus sudah mengalami penurunan, namun banyak masyarakat yang tidak taat akan aturan yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga banyak yang mengabaikan aturan kesehatan. Mereka beranggapan bahwa corona adalah bohong yang menimbulkan konspirasi baru. Yang membuat masyarakat ada yang percaya ataupun tidak hingga saat ini masyarakat masih sesat berfikir mengenai corona dan yang terjadi saat pandemi korona covid-19.

BAB II PEMBAHASAN

Fallacy berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘sesat pikir’. Fallacy didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pelaku fallacy yang terkenal dalam sejarah filsafat ada dua, yaitu mereka yang menganut Sofisme dan Paralogisme. Kaum sofisme adalah mereka melakukan sesat pikir dengan cara sengaja menyesatkan orang lain, padahal si pengemuka pendapat yang diserang sebenarnya justru tidak sesat pikir. Sedangkan yang berpikir ngawur adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggungjawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya atau biasa disebut dengan istilah paralogisme.

Berikut adalah kesesatan berfikir saat pandemi covid-19:

  1. Berita Hoaks yang mengglobal

Hoaks adalah berita palsu yang disebarkan sebagai fakta namun menciptakan kecemasan pribadi yang mempengaruhi keadaan politik dan ekonomi global serta industri pariwisata di berbagai negara lumpuh. Hoaks timbul diberbagai Negara akibat isu isu yang dibuat tanpa memperhatikan fakta dibaliknya sehingga melahirkan kebencian yang membuat pecah belahnya masyarakat hingga tergolong kedalam kelompok-kelompok penganut tertentu

2. Kesesatan Teologis

Masyarakat yang merasa dirinya benar padahal memiliki pengetahuan agama yang rendah akan membawa tuhan dengan segala permasalahannya. Padahal manusia memiliki kebebasan dan akal budi untuk berfikir untuk memilih dan melakukan apapun. Hal ini terjadi karena dangkalnya manusia itu berpikir. Ini tentu terkait dengan mutu pendidikan yang rendah di Indonesia yang masyarakatnya kurang berfikir kritis, rasional dan mendalam. Yang ditekankan dan dipuja justru kepatuhan buta dan mental menghafal. Sehingga menimbulkan tafsir tentang agama yang sesat sehingga semuanya adalah akibat dari tuhan tetapi sebagai manusia mereka tidak mau berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut.

3. Teori Konspirasi

Teori konspirasi memang menarik. Intinya, bahwa di balik semua masalah yang ada, ada satu tokoh yang menjadi penjahat utamanya. Teori konspirasi ini adalah teori yang muncul dari pemikiran yang tidak berdasarkan data dan fakta atau hanya simpulan belaka tanpa dasar yang jelas namun dipercayai oleh orang orang yang dikelabuinya sehingga menggemparkan dan menyesatkan. Munculnya virus korona covid-19 bukanlah kebetulan semata. Menurut pendukung teori konspirasi ada aktor global yang mendalangi semuanya.

4. Rasisme

Rasisme adalah kebencian terhadap ras lain. Motifnya beragam, mulai dari politik, sejarah sampai dengan ekonomi. Rasisme adalah salah satu bentuk dari heterofobia, yakni ketakutan pada yang lain. Pada kasus covid-19 ini Negara China yang menjadi sasarannya yang dianggap sebagai biang keladi penyebaran virus covid-19 sehingga di belahan dunia warga Cina dan keturunan Cina mengalami diskriminasi. Yang sebetulnya ini adalah politik untuk menghancurkan ekonomi china yang sedang menanjak.

Selain warga keturunan China, kebencian juga diarahkan pada korban virus covid-19. Mereka dicaci maki, dibenci dan jauhi oleh mereka yang ketakutan akan bahaya covid-19 ibaratkan covid-19 adalah aib bagi keluarga.

5. Munculnya penyakit lama manusia

Virus Covid-19 mengangkat kembali penyakit manusia yang sebenarnya. Karena korona kita saling membenci dan membunuh satu sama lain, itulah bencana yang sesungguhnya yang sudah terjadi sejak lama, namun baru terjadi lagi ketika virus covid-19  ini muncul. Untuk itu sebagai manusia yang beradab seharusnya kita berpikir kritis dan rasional dalam menanggapi segala permasalahan.

Mengungkapkan sesuatu dengan berdasarkan fakta dan data. Kita juga dituntut untuk menjadi umat beragama yang cerdas dan jernih tanpa ada pengaruh dari yang lain. Sebagai masyarakat kita harus bijak memilih bermedia sosial dan jangan selalu menpercayai berita yang belum tentu kebenarannya. Untuk itu bijak dalam memberika berita kepada orang lain demi kebaikan dan persatuan umat manusia terutama di Indonesia.

Sebagai umat manusia yang sedang mengalami maslaah tentang virus Covid-19 ini hendaknya kita kita untuk percaya pada kekuatan ilmu pengetahuan terutama bidang kedokteran, medis dan metode ilmiah yang dunia harus mendukung sepenuhnya berbagai penelitian medis untuk memerangi virus covid-19. Lalu saling bekerja sama untuk menuntaskan masalah virus covid-19 dengan menghilangkan prasangka kebencian antar  bangsa dan ras.

Sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan akal budi untuk berfikir kritis, seharusnya kita bijak dalam menerima berita yang kebenarannya pasti, jangan hanya membagikan berita kepada khayalak umum namun kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Sebagai manusia yang beragama, kita harus cerdas dalam beragama dengan tidak menyalahkan tuhan atas semua masalah yang terjadi namun kita harus berkaca diri. Pasti semua itu adalah sebabnya dari kita juga sebagai manusia yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai manusia kepada Tuhannya.

Dalam menghadapi konspirasi, manusia memiliki akal dan pikiran untuk berfikir untuk menentukan mana yang benar tentunya berdasarkan data. Berpikir dan berargumenlah berdasarkan data yang valid. Selain itu juga, kita sebagai manusia harus bersatu tanpa memandang ras dan suku lalu hadapi masalah ini dengan cara bersatu dan percayakan hal ini pada ilmu pengetahuan dengan tidak pada konspirasi. Walaupun ternyata konspirasi itu benar pada akhirnya. Namun sebagai manusia kita harus mengikuti argumentasi yang berdasarkan dari data dan fakta.

BAB III PENUTUP

  1. Kesimpulan

Terjadi kesesatan berpikir oleh masyarakat Indonesia saat terjadinya pandemi Covid-19 diantaranya:

  1. Hoaks yang mengglobal
  2. Kesesatan Teologis
  3. Munculnya teori konspirasi
  4. Rasisme
  5. Munculnya penyakit lama manusia

Sebagai manusia kita harus bijak dalam menentukan langkah dalam menjalani kehidupan yang terjadi saat pandemi covid-19 seperti bijak dalam menanggapi berita hoaks, kesesatan teologis, konspirasi, masalah rasisme dan pertengkaran akan perbedaan pendapaat akan covid-19.

2. Saran

Dalam menulis makalah ini Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini penulis memiliki banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya kepada para pembaca untuk meningkatkan kualitas dalam menulis.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori
Tanpa kategori

ANALISA KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI DALAM MENANGANI KONFLIK UU CIPTA KERJA BERDASARKAN TEORI PENDEKATAN KEPEMIMPINAN

Oleh

Bst. Denny Hermawan Saputra

Kelas E/09

Pengesahan UU Cipta kerja ini merupakan keinginan Presiden Joko Widodo pada masa awal pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 silam. Presiden Jokowi menyoroti tumpang tinding regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Menurut pemerintah penyusunan omnibus law ini mengalami proses yang panjang yang melibatkan DPR, pengusaha dan buruh. Hingga pada 12 Februaru 2020 draf RUU cipta kerja ini telah rampung disusun. Yang kemudian RUU ini dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.

Sejak awal, RUU ini mendapatkan berbagai penolakan khususnya dari buruh sebab dianggap memangkas hak buruh dan menguntungkan perusahaan sehingga pada 24 April 2020 RUU Cipta kerja di tunda untuk pembahasaanya yang sebelum diputuskan telah bertemu dengan tiga pimpinan serikat buruh. Lalu pada 25 Desember 2020 RUU Cipta Kerja ini dibahas kembali yang melalui banyak proses rapat yang kemudian pada 30 September 2020 RUU cipta Kerja resmi menjadi UU yang dalam pengesahannya diwarnai dengan WOnya 2 fraksi. 

Dengan adanya tentangan dari masyarakat tentang pengesahaan RUU Cipta Kerja menjadi UU ini karena menurut mereka banyak yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan seperti UMR, Nilai pesangon, Perjanjian kerja waktu tertentu, karyawan kontrak, jam kerja, hak cuti dan jaminan pensiun. Dengan banyaknya hal yang tidak sesuai ini. Masyarakat yang tidak setuju dengan disahkannya UU ini melakukan demo diberbagai tempat dengan kondisi sekarang yang pandemic seperti ini  mereka mengambil resiko terpapar Covid-19 untuk menegakan keadilan. Hingga dalam penyampaian pendapatnya banyak yang merusak fasilitas umum. Boleh menyampaikan pendapat karena itu merupakan hak sebagai warga Negara namun apakah perlu untu merusak fasilitas umum padahal tujuannya adalah menyampaikan aspirasi bukan merusak fasilitas umum.

Dalam membahas ini, pandangan saya sebagai seorang taruna. Dalam menindaklanjuti permasalahan ini hingga dikuatirkan akan menimbulkan demi yang lebih besar lagi dengan kondisi sekarang yang pandemi ini, Polri sebagai garda terdepan dalam keamanan dan ketertiban harus membuat pendekatan-pendekatan kepada seluruh anggota polri serta masyarakat terutama mereka merak yang terlibat dengan aksi demo untuk melakukan aktivitas demo dengan tertib.

Dalam menindaklanjuti serta untuk antisipasi pimpinan tertinggi Polri, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia tentang upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kerja buruh terkait dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Dengan tujuan utamanya adalah pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) karena keselamatan rakyat meruoakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto. Kegiatan yang membuat kerumunan sangat beresiko terhadap penyebaran covid-19. Dari tujuan inilah, Polri tegas untuk tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumuman massa sehingga dapat menyebabkan penyebaran covid-19 sejalan dengan maklumat Kapolri.

Selain itu, Kapolri juga memerintahkan untuk melakukan Cyber Patrol untuk mencegah berkembangnya hoaks yang memiliki kepentingan politik. Memanajemen media sosial dan manajemen media untuk mencegah berita berita hoaks tersebar di dunia maya yang dapat mengakibatkan perpecahan kepada masyarakat Indonesia.

Kemudian poin-poin penting yang disampaikan Kapolri adalah:

  1. Melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial di wilayah masing-masing.
  2. Pemetaan perusahaan strategis di wilayah masing-masing dan berikan jaminan keamanan dari provokasi yang memaksa ikut unjuk rasa dan mogok kerja.
  3. Cegah, redam dan alihkan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aliansi guna mencegah penyebaran COVID-19.
  4. Melakukan koordinasi dan bangun komunikasi yang efektif dengan Apindo, Disnaker, tokoh buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dalam rangka memelihara situasi kamtibmas kondusif di tengah pandemi COVID-19.
  5. Lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19.
  6. Lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.
  7. Secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya.
  8. Upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul), dan lakukan pengamanan terbuka dan tertutup.
  9. Jangan lakukan pencegatan di jalan tol karena dapat berimbas penutupan jalan tol yang dapat menjadi isu nasional dan internasional (ini justru yang mereka kehendaki).
  10. Lakukan penegakan hukum terhadap pelanggar pidana, gunakan pasal-pasal KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan dll.
  11. Siapkan rencana pengamanan unjuk rasa dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.

Pada kenyataannya, di beberapa daerah demo berlangsung anarkis dengan melakukan pengrusakan pada fasilitas umum seperti taman, kantor DPR, mobil polisi dan masih banyak lagi. Perlu diketahui juga dalam melaksanakan demo haruslah tertib dengan memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merusak pada fasilitas umum sehingga menimbulkan kerugian. Sampaikan aspirasi masyarakat dengan baik dan benar jangan malah merusak fasilitas karena tujuan utamanya adalah menyampaikan aspirasinya bukan malah merusak fasilitas.

Sebagai masyarakat yang modern selayaknya kita harus mematuhi aturan dan tertib sehingga tidak perlu terjadninya aksi anarkisme kepada pihak kepolisian yang justru tujuannya adalah mengamankan jalannya unjuk rasa atau penyaluran aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Bukan sebagai penghalang untuk memberikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kepemimpinan yang dilakukan oleh Kapolri Jendral Drs. Idham Azis Msi adalah menggunakan pendekatan pemimpin yang ”Behavioral” atau netral karena dalam kebijakan yang dilakukan dengan melihat konflik itu sebagai ciri hakikat tingkah laku manusia yang berkembang sebagai built in element. Konflik ini bersumber dari perbedaan kodrati antar kelompok dalam hal ini berkaitan pendapat antara pemerintah dan rakyat. Masyarakat beranggapan bahwa UU cipta kerja ini lebih memihak kepada perusahaan bukan kepada rakyat. Dengan pendekatan pemimpin yang netral ini diharapkan untuk mengurungkan, membatasi dan meniadakan konflik yang terjadi. Konflik yang dimaksud disini adalah lebih dalam penyampaian pendapat yang bersifat anarkisme, tidak tertib dan destruktif. 

Untuk itu demi kebaikan bersama, saya sebagai calon polisi masa depan berharap kepada seluruh masyarakat untuk tertib dan patuhi aturan yang berlaku dalam menyampaikan pendapat karena itu merupakan hak sebagai warga Negara. Kepada seluruh anggota polisi untuk selalu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat karena sebetulnya itu merupakan tugas kami sebagai kepolisian tanpa dimintapun kami akan melakukan karena itu merupakan tugas dan kewajiban. Untuk pihak pemerintah untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini agar kebijakan yang diambil itu menguntungkan semua pihak sehingga tidak perlu adanya kerusakan ataupun korban jiwa.

Daftar Pustaka

Patrol-Kontra Narasi Isu dalam https://news.detik.com/berita/d5200312/perintah-kapolri-cegah-demo-omnibus-law-cyber-patrol-kontranarasi-isu diakses pada 7 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB. 

Kategori
Tanpa kategori

Pemeriksaan Administrasi Awal

Tulisan ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai calon taruna di tahun 2017 dan 2018. Saya ingin berbagi kepada adik-adik ataupun para orang tua agar mempermudah dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang taruna Akpol. Tahap ini biasa disebut Rikmin Awal, pada bagian rikmin awal ini. Calon taruna harus mendaftarkan diri melalui https://penerimaan.polri.go.id/ dengan pengisian yang sebenar-benarnya. setelah pengisian pendaftaran online sudah selesai, download file yang harus dilengkapi dari web tersebut yaitu:

  1. Surat permohonan menjadi anggota polri
    Surat permohonan dibuat oleh Calon Taruna sendiri dengan Ballpoint warna hitam dengan tulisan kapital tanpa ada coretan maupun tipe-x sekalipun, kemudian ditanda tangani dengan materai 6000 ditulis di kertas double folio bergaris.
  2. Fotocopy+legalisir akta kelahiran/surat kenal lahir.
    dilegalisir di kantor Dukcapil dengan membawa fotocopy KTP dan KK serta membawa akta lahir asli untuk di legalisir, untuk kantor dukcapil adalah kantor yang mengeluarkan akta lahir tersebut. Apabila akta lahir hilang maka dapat membuat surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh Dukcapil juga apabila rusak dapat membuat surat keterangan lahir dari Dukcapil.
  3. Fotocopy+legalisir ijazah/sttb sd, smp,sma, d-iii, d-iv, s1/s2
    untuk Ijazah SD, SMP, SMA wajib di legalisir dan ditanda tangani oleh kepala sekolah yang menjabat saat ini. perlu diingat untuk legalisir harap dilegalisir lebih dari 5 agar saat dibutuhkan tidak perlu kembali kesekolah untuk dilegalisir.
  4. Surat keterangan berbadan sehat dan Surat Keterangan bebas narkoba
    Surat ini dikeluarkan oleh diluar institusi polri milik pemerintah seperti RSUD. Di RSUD ini biasanya mereka paham apabila surat ini diperlukan untuk keperluan pendaftaran POLRI/TNI atau juga untuk melamar pekerjaan. kemudian untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba itu harap melampirkan yang 6 parameter yaitu (AMP,MET,THC,MOP,COC,BZO). sebetulnya 4 parameter saja udah cukup namun buat jaga-jaga aja pake yang 6 parameter.
  5. Surat keterangan catatan kepolisian (skck)
    nah untuk membuat surat ini calon taruna memerlukan beberapa persyaratan yaitu surat pengantar dari kelurahan, ktp, kk, akta dan pas foto 6 lembar ukuran 4×6 berlatar belakang merah.
  6. Fotocopy+legalisir ktp dan kk
    untuk melegalisir KTP dan KK calon taruna ke kelurahan tempat dimana KTP itu dikeluarkan biasanya membawa berkas aslinya yang serta dilampirkan surat pengantar dari RT dan RW. buat legalisir ini sebanyak 10 lembar untuk berjaga jaga.
  7. Surat persetujuan orang tua/wali
    surat persetujuan orang tua/wali ini didapatkan dari website penerimaan polri yang tadi sudah di download. dengan diketik dikomputer yang rapih tanpa ada salah ketik.
  8. Surat pernyataan belum pernah menikah
    Surat ini ada formatnya dari web yang tadi didownload dan di tandatangani oleh calon taruna. bermaterai 6000.
  9. Surat keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan Legalisir KUA
    Surat keterangan ini dibuat di keluarahan dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW yang ditandatangani oleh lurah dan diketahui oleh KUA. kemudian dilegalisir oleh KUA.
  10. Daftar riwayat hidup
    Surat ini didapatkan dari web yang telah didownload, surat ini dibuat dengan diketik dan di tandatangani oleh Calon taruna, Lurah dan Camat yang dicap oleh 2 instansi terkait.
  11. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota polri
    Surat ini didapatkan dari web yang sudah didownload, surat ini dibuat oleh calon taruna sendiri dan Kapolres tempat taruna mendaftar.
  12. Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas
    surat ini di buat oleh calon taruna sendiri melalui ketikan komputer dari format yang sudah di download dari web.
  13. Surat pernyataan orang tua/wali
    Surat ini didapatkan dari web yang sudah didownload, surat ini dibuat oleh calon taruna yang ditanda tangani oleh orang tua/wali.
  14. Pas Foto Ukuran berlatar belakang Merah ukuran 3×4 siapkan minimal 20 buah dan ukuran 4×6 siapkan juga minimal 20 buah. Serta pas foto tampak depan, tampak samping kiri dan tampak samping kanan dengan berlatar belakang merah ukuran 4×6 sebanyak 6 buah.

biasanya klo rikmin awal ini yang diminta yang penting penting terdahulu. Yang penting itu tiap-tiap polres tempat pendaftaran calon taruna memiliki kebijakan yang berbedabeda cuman saran saya tetap siapkan semuanya biar mudah diakhir. Saran saya untuk menyiapkan berkas minimal 8 rangkap legalisir, namun sebelum dilegalisirnya banyak harap untuk dipastikan dulu kebenarannya. Dilegalisir banyak ini untuk berjaga jaga karena pengalaman saya selalu ada minta legalisir seperti ktp, kk, akta dll. Untuk sementara itu aja. Silakan yang ingin bertanya tinggalkan komentarnya dibawah ini.

Kategori
AKPOL

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Taruna AKPOL

  1. Persyaratan umum:
    1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
    2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    4. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
    5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
    6. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
    7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
    8. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

  2. Persyaratan khusus:
    1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
    2. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
      1. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan):
        • tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      2. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan) khusus Papua dan Papua Barat:
        • tahun 2016 s.d. 2018 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2019 dengan nilai rata-rata minimal 55,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      3. bagi lulusan  tahun  2020 (yang masih kelas XII)  nilai  rapor rata-rata kelas XII semester I minimal  70,00  dan  setelah lulus menyerahkan nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata yang akan ditentukan kemudian;
      4. bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris pada UN dan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00 serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500;
      5. bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan;
      6. calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020;
    3. bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan tara-rata hasil imtihan wathoni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 70,00;
    4. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    5. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
      1. Pria : 165  (seratus enam puluh lima) cm;  
      2. Wanita : 163  (seratus enam puluh tiga) cm.
    6. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
    7. tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
    8. bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
    9. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
    10. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
    11. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
    12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
    13. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    14. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    15. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 2 huruf k dan l;
    16. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
    17. berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
    18. bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;
    19. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
    20. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
    21. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
    22. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
    23. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
      1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
      2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol