Kategori
AKPOL

OUTFIT PDH TARUNA AKPOL

Halo rekan rekan semua, hari ini saya mau menjelaskan mengenai outfit PDH taruna Akademi Kepolisian. Pakaian Dinas Harian (PDH) merupakan seragam taruna yang paling sering digunakan baik giat harian di Akpol, pesiar, IBL dan cuti. Rekan-rekan biasanya sering melihat taruna Akpol pada saat -saat libur panjang. Lalu apa aja sih yang dipakai termasuk aksesorisnya itu apa namanya ya? Pasti belum pada taukan? yuk langsung aja kita bahas.

  1. PET PDH

    Adalah penutup kepala yang digunakan oleh taruna Akademi Kepolisian memiliki warna coklat dengan bagian depan pataka Akademi Kepolisian. Pet PDH memiliki perbedaan antara taruna dan taruni. Bisa rekan rekan bandingkan perbedaannya di foto diatas.

  2. EVOLET

    Adalah sebuah tanda kesatuan dari siswa yang sedang menjalani pendidikan. Evolet akademi kepolisian berwarna merah dengan motif kotak kotak serta terdapat pataka Akpol dan tulisan Akpol.

  3. KOPSTAKEN

    Kopstaken adalah aksesoris yang terdapat dikerah baju taruna akademi kepolisian dengan warna merah sebagai pertanda bahwa taruna akademi kepolisian adalah calon pimpinan Polri dimasa yang akan datang.

  4. BREVET BASARNAS

    Adalah brevet kemampuan yang dimiliki oleh taruna akademi kepolisian karena telah berhasil lulus dan melewati pelatihan SAR DARAT atas kerjasama Lemdiklat Polri dan BASARNAS.

  5. PULPEN

    Digunakan dalam kegiatan taruna dalam hal mencatat atensi, hal-hal penting diluar kuliah. Dengan buku saku yang berada didalam kantong saku di bajunya berupa buku saku podologi merah dan buku saku coklat untuk penambahan NSP.

  6. BAJU PDH

    Baju berwarna coklat seperti baju pramuka namun memiliki bahan yang berbeda. Baju PDH ini merupakan kemeja coklat polos apabila seluruh aksesosirnya brevetnya dilepas.

  7. PANGKAT

    Adalah tanda kepangkatan taruna yang berbentuk chevron. Tanda kepangkatan ini terbagi menjadi 5 yaitu Bhayangkara Taruna (Bhatar/Tk I), Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar/Tk I), Brigadir Dua Taruna (Brigdatar/Tk II), Brigadir Satu Taruna (Brigtutar/Tk III) dan Brigadir Taruna (Brigtar/Tk IV). Next postingan kita bahas kepangkatan taruna ya.

  8. BREVET SAR LAUT

    Adalah brevet kemampuan yang dimiliki oleh taruna akademi kepolisian karena telah berhasil lulus dan melewati pelatihan SAR LAUT atas kerjasama Lemdiklat Polri dan BASARNAS.

  9. BREVET SELAM POLRI

    Adalah brevet kemampuan yang dimiliki oleh taruna akademi kepolisian karena telah berhasil lulus dan melewati pelatihan Selam Polri yang diselenggarakan oleh Akademi Kepolisian.

  10. NAME TAG

    Adalah nama taruna Akademi Kepolisian dengan bentuk persegi panjang berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih.

  11. PIN INTEGRASI

    Adalah Brevet yang diberikan atas kelulusan dan telah melewati pendidikan dasar Chandradimuka gabungan 4(empat) matra Akmil, AAL, AAU dan Akpol yang dilaksanakan di lembah tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah selama 3 bulan lamanya. Brevet ini dikenal sebagai Pin Integrasi TNI POLRI. Dengan adanya pendidikan dasar Chandradimuka ini diharapkan para perwira TNI maupun Polri dapat saling mengenal, bekerja sama saat berdinas nanti.

  12. SABUK GESPER

    Sabuk gesper webbing biasa berwarna hitam dengan dengan kepala gesper berwarna kuning dengan pataka ditengah kepala sabuknya.

  13. BREVET MENEMBAK

    Adalah brevet kemampuan yang dimiliki oleh taruna akademi kepolisian karena telah berhasil lulus dan melewati pelatihan Menembak dalam pelatihan yang dilakukan oleh Akademi Kepolisian selama menjadi taruna.

  14. JAM TANGAN

    Jam tangan taruna akademi kepolisian merupakan jam tangan merk Casio dengan tipe G-Shock DW 6900. Jam tangan ini merupakan jam tangan pembagian dari Akademi Kepolisian. dan hanya dibagikan sekali selama menjadi taruna. kalo mau tau harganya silakan bisa cek di mbah gugel.

  15. CELANA PDH

    Celana bahan berwarna coklat tua. Selama menjadi taruna celana dan baju PDH selalu dibagikan sebanyak 2 pasang (baju-celana) setiap semesternya (6 bulan).

  16. SEPATU PDH

    Sepatu PDH taruna Akademi kepolisian berwarna hitam mengkilap. Selalu digunakan taruna setiap kegiatan harian, pesiar, IBL dan cuti.

Gimana udah taukan apa aja outfit PDH taruna Akpol? jadi saya pertegas lagi ke rekan-rekan semua bahwa outfit diatas itu didapat dan diberikan oleh akademi kepolisian ke semua taruna secara gratis. Pokoknya kalo udah keterima di Akpol dari ujung kepala sampe ujung kaki ga perlu mikirin lagi karena semuanya sudah disediakan tinggal kitanya saja yang harus merawatnya. Jadi saya berharap informasi outfit ini dapat dijadikan semangat untuk rekan rekan semua yang ingin mendaftar menjadi taruna Akpol. Keep Fighting!

Bagi rekan-rekan yang ingin soal-soal Psikotes, Akademik dan PMK seleksi Akpol bisa kontak melalui email 53dennyhs@gmail.com atau instagram @catatansidogol

Kategori
AKPOL

Seragam Taruna Akpol (Gamtar Akpol)

Banyak rekan-rekan yang menanyakan kepada saya terkait seragam taruna akademi kepolisian, termasuk orang tua saya. Mereka menanyakan “seragam taruna itu ada apa aja? digunakan pada saat kapan?, bedanya seragam ini sama ini apa?”. Begitu banyak pertanyaan mengenai gamtar taruna akpol yuk kita bahas satu persatu gamtar akpol.

Seragam taruna Akpol itu ada 13 veris saya ya. setiap seragam taruna memiliki nama, waktu digunakan dan aturan pemakaian yang berbeda beda serta peruntukan penggunaannya. Jadi setiap kegiatan pasti ada seragam pasti yang harus digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta jenis kegiatannya. langsung aja yuk ke nomor 1.

  1. PDU Sabuk Silang

    Pakaian Dinas Upacara (PDU) sabuk silang adalah seragam taruna akademi kepolisian yang digunakan untuk upacara resmi seperti peringatan hari Nasional seperti kemerdekaan RI di Istana Negara, sumpah pemuda, hari pahlawan dan upacara lainnya. Gamtar ini merupakan gamtar paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pada saat upacara biasanya dibarengi dengan penggunaan senjata dalam kegiatannya. Pengunaan gamtar ini sering digunakan saat upacara Kemerdekaan RI di Istana Negara.

    PDU SABUK SILANG 1

  2. PDU Kadga

    Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kadga adalah seragam taruna akademi kepolisian yang digunakan untuk upacara-upacara bukan peringatan hari Nasional seperti upacara pelepasan Perwira Remaja (Paja), Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab), upacara kenaikan pangkat dan lainnya. Pengunaan gamtar ini biasanya digunakan hanya di lingkungan Akademi Kepolisian saja.

    PDU KADGA 2

  3. PDL A1

    Pakaian Dinas Latihan (PDL) A1 adalah seragam taruna akademi kepolisian yang digunakan untuk kegiatan latihan, harian, kuliah lapangan dan apel. Gamtar ini merupakan gamtar yang paling sering digunakan saat jadi taruna. banyaknya kegiatan lapangan seperti menembak, patroli sabhara, latihan PBB dan kegiatan lapangan lainnya digunakan PDL A1. PDL A1 ini dulu sebelum covid-19 digunakan hanya pada hari selasa, jumat, sabtu saja. Namun saat ini kondisinya masih siaga 1 akibat pandemi corona maka setiap hari menggunakan gamtar ini.

  4. PDL SUS

    Pakaian Dinas Latihan Khusus (PDL SUS) adalah seragam taruna akademi kepolisian yang digunakan untuk kegiatan dinas SPKT, kegiatan harian dan praktek fungsi teknis Sabhara. Gamtar ini sering digunakan pada saat taruna yang berdinas SPKT baik Tarpagamen, Watarpagamen, P3DT, Tarpagayon, Watarpagayon, Kanit dan Banit. Apabila rekan-rekan memasuki resimen Akpol, kalian pasti bertemu taruna yang berdinas jaga di depan penjagaan menggunakan gamtar ini.

    PDL SUS 2

  5. PDL SUS LANTAS

    Pakaian Dinas Latihan Khusus Lalu lintas (PDL SUS Lantas) adalah seragam taruna yang digunakan pada saat taruna melaksanakan kegiatan fungsi teknis lalu lintas baik saat praktek lantas di akpol, pusdik dan latihan kerja. Gamtar ini sama seperti gamtar PDL SUS bedanya jika di PDL SUS Lantas menggunakan Pet Putih dan Kopel Putih serta Peluit putih.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  6. PDPM

    Pakaian Dinas Pesiar Malam (PDPM) adalah seragam taruna yang digunakan pada saat pesiar malam, kegiatan ke pesta pernikahan dan acara resmi lainnya yang bukan upacara. Seragam Taruna yang ini merupakan segaram yang paling “GANTENG”. Keren banget lah pokoknya kalo udah pake seragam ini pasti cewe cewe meleleh.

    PDPM 1

  7. PDPS

    Pakaian Dinas Pesiar Siang (PDPS) adalah seragam taruna yang digunakan pada saat pesiar siang, kegiatan acara ibadah (Pengisi Acara), taruna yang termasuk kedalam Tim Band Akpol. Seragam taruna Akpol yang pake dasi ya cuman ini.

    PDPS 1

  8. PDH

    Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah seragam taruna yang digunakan untuk kegiatan harian yang sifatnya bukan lapangan seperti kegiatan kuliah dan pesiar. Gamtar ini merupakan gamtar yang paling banyak pernak perniknya. ada Brevet, kopstaken, pangkat peniti dll. Seragam ini memiliki atasan yang pendek. Untuk kegiatan harian menggunakan penutup kepala jenis baret sedangkan untuk kegiatan pesiar menggunakan topi pet coklat.

    PDH 2

  9. OLAHRAGA

    Seragam Taruna pada saat olahraga menggunakan training akademi kepolisian. Training akademi kepolisian ada dua warna, Training Akpol Hitam dan Training Akpol Kuning. Untuk training Akpol warna hitam digunakan oleh taruna akademi kepolisian yang paling senior (TK IV). Yang warna kuning untuk taruna junior yaitu TK I-III. Setiap tahun selalu mengalami perubahan untuk ketentuannya tergantung kebijakan Akpol dan Batalyon.

  10. JAKAM

    Seragam taruna Jaga Kamar (JAKAM) adalah seragam yang digunakan pada saat taruna berdinas sebagai jaga kamar. Jaga Kamar adalah seorang taruna yang berdinas sebagai penjaga barak (flat) agar flat bersih dan rapih.

    JAGA KAMAR

  11. JAMBI

    Seragam taruna Jaga Serambi (JAMBI) adalah seragam yang digunakan untuk taruna yang berdinas Jaga Serambi. Jaga serambi adalah seseorang/ kelompok yang berdinas untuk menjaga batalyon ketika taruna yang lain sedang melaksanakan istirahat malam.

    JAGA SERAMBI

  12. PIYAMA

    Piyama adalah seragam taruna yang digunakan oleh taruna ketika sedang melaksanakan istirahat malam.

    ynt_6006

  13. DC

    Gamtar Taruna yang digunakan pada saat tampil Drum Corps Cendrawasih Akademi kepolisian. Seragam taruna yang digunakan pada saat tampil Drum Corps ini berbeda beda setiap jenis instrumen musik yang dipakai. Gamtar masing masing instrumen berbeda beda diantaranya: Stick Master, Snare Merah, Snare DC, Quintom, Tenor, Bass Drum, Bellyra, Terompet, Melophone, Euphonium dan Contra Bass serta Color Guards.

Bagi rekan-rekan yang ingin soal-soal Psikotes, Akademik dan PMK seleksi Akpol bisa kontak melalui email 53dennyhs@gmail.com atau instagram @catatansidogol

Kategori
AKPOL

7 Alasan Kenapa Harus Milih Akpol?

Hai semua, hari ini saya mau jelasin kenapa sih kalian harus milih Akpol. Jadi memang menjadi taruna di Akademi Kepolisian itu idaman semua anak muda di Indonesia. Banyak mereka yang bercita cita menjadi seorang polisi itu pasti sangat menginginkan menjadi polisi melalui jalur Akademi Kepolisian.

Menjadi polisi itu ada banyak jalur masuknya yaitu jalur pertama yaitu pendidikan tamtama Polri, jalur bintara Polri dan jalur perwira Polri. Pendidikan Polri jalur tamtama dilaksanakan selama 5 bulan pendidikan, pendidikan ini dilaksanakan oleh Polda/Polres masing masing daerah dengan tiap penerimaan secata berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dari Poldanya itu sendiri. Kemudian untuk pangkat yang diterima setelah lulus dari pendidikan jalur tamtama adalah Bhayangkara dua (Bharada).

Jalur yang kedua adalah jalur pendidikan Bintara Polri biasa disebut Secaba adalah penerimaan anggota polri jalur bintara diselenggarakan oleh Polda masing-masing daerah dengan lama pendidikan selama 6 bulan. untuk tempatnya di SPN masing masing polda. kemudian untuk pangkat yang diterima adalah Brigadir Polisi Dua atau Bripda.

Jalur yang ketiga adalah jalur pendidikan Perwira Polri jalur pendidikan jalur ini terbagi menjadi 3 sumber yaitu

  1. Secapa adalah sekolah calon perwira Polri yang berasal dari Bintara Polri yang akan beralih golongan ke Perwira Polri. Mereka telah menempuh kepangkatan dari Tamtama-Bintara lalu ke perwira atau dari Bintara-perwira.

  2. SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana adalah calon perwira Polri yang berasal dari mereka yang telah menempuh pendidikan setara S-1 di perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia maupun diluar negeri. untuk jenis jurusan S-1 tidak semuanya boleh mendaftar SIPSS hanya jurusan-jurusan yang dibutuhkan untuk bidang kepolisian saja yang biasanya diterima. Setiap tahun kebutuhan lulusan Polri dari SIPSS mengalami perubahan bergantung pada ahli ilmu apa yang dibutuhkan Polri pada saat itu. Pendidikan ditempuh selama 6 Bulan dengan pangkat yang diterima apabila lulus adalah Inspektur Polisi Dua (IPDA).

  3. Akademi Kepolisian adalah sekolah perwira polri sumber SMA baik IPA maupun IPS, pendidikan di Akademi Kepolisian Jalur ini banyak sekali peminatnya dibandingkan dengan jalur polisi lainnya. Penerimaan jalur ini sangatlah ketat karena yang bersaing dari seluruh penjuru Indonesia sedangkan yang diterima setiap tahunnya hanya kurang lebih 250 taruna taruni. Lama pendidikannya selama 4 tahun dengan pangkat yang diterima apabila lulus nanti adalah Inspektur Polisi Dua (IPDA) sama seperti SIPSS.

Lalu kenapa harus Akademi Kepolisian?

ini menurut pendapat saya sebagai taruna Akademi Kepolisian:

  1. Kehidupan Terjamin

    kehidupan dan masa depan sudah pasti terjamin dibandingkan dengan kuliah di Universitas negeri dan swasta. kehidupan di Akademi Kepolisian sudah sangat terjamin bayangkan dari ujung kaki sampe ujung rambut semuanya disediakan oleh lembaga mulai dari Sandang, Pangan dan Papan sudah disediakan oleh lembaga termasuk uang saku perbulan Rp 380.000 ini di jaman saya ya mungkin bisa bertambah setiap tahunnya. Semuanya disediain bro, kalo anak kuliahan sih bilangnya lo tinggal bawa badan aja haha. Terus yang paling penting, kalo lo lulus dari sini udah otomatis keterima kerja beda kalo lo kuliah belum tentu lulus langsung kerja. Jadi silakan pikirin mateng mateng yo.

  2. Hanya ada 1 di Indonesia

    Pendidikan melalui akademi kepolisian ini hanya ada satu di Indonesia, ini jadi kebanggan tersendiri apabila kalian bisa masuk dan menyisihkan ribuan anak muda. Karena cuman satu jadi ya jadi rebutan banyak orang. karena susah jadi kebanggan tersendiri, pasti orang tua lo juga bangga banget klo lo masuk Akpol. Bahkan bukan cuman keluarga lo yang bangga tapi saudara lo, tetangga bahkan sekampung dan sekabupaten pun bangga.

  3. Hubungan Solid Senior-Junior

    Ini yang paling ngebedain hubungan senior-junior di Akademi sama di kuliahan. Hubungan ini udah ditanamkan dari tingkat satu waktu jadi taruna. Hubungan seangkatan saling bantu dan saling tolong menolong antara senior maupun junior. Jadi hidup lo nanti gakan kesusahan deh karena pasti banyak yang bantu kalo lo lagi ada masalah. Mau lo dinas dimana pun nantinya pasti ada senior yang bantuin. Percaya.

  4. Jalur Komando Polri

    Nah ini juga nih penting banget, secara umum lulusan Akpol itu ditempatkan di pucuk pucuk pimpinan Polri baik di Polsek, Polres, Polda maupun Polri itu sendiri bahkan di Instansi lain selain polri juga bisa contohnya di KPK, BNN, BNPT dan MENDAGRI juga ada. Banyak banget lulusan Akpol yang jadi pucuk pimpinan ini terbukti bahwa Akpol memang mencetak lulusan-lulusan perwira yang berkualitas. gua juga bingung waktu gua ke Polres, gua di panggil komandan sama polisi-polisi yang ada disana. padahalkan gua masih Tingkat 1 haha.

  5. Wewenang Polri

    Wewenang Polri itu banyak banget, bisa cari deh di Internet wewenang polri apa aja. dibagian Lalu lintas, Penyelidikan & Penyidikan, Patroli dll. bisa di search aja di Gugel cari UU no 2 tahun 2002 tentang Polri.

  6. Diprioritaskan Beasiswa ke Luar Negeri

    Nah ini jadi anak emas banget karena masih jarang lulusan Polri tuh sekolah diluar negeri. saat ini tahun 2021 masih dikit banget anggota polri yang kuliah di luar negeri. karena saking dikitnya sampe sampe Polri kerjasama sama Menkeu untuk LPDP. karena Polri pasti kerjanya untuk mengabdi kepada Negara jadi pasti di Prioritasin sih. Tapi tetep harus punya skill dan kualitas yang bagus biar bisa dapet LPDP.

  7. Idaman Mertua

    Ini sih katanya ya tapi gatau bener apa enggak soalnya sampe sekarang TK IV gua masih sendiri aja haha. Jadi gua belom bisa mastiin ehehe. Kalo gua liat Secara umum emang pasti orang tua mana yang gamau anaknya hidup terjamin kedepannya? pasti maulah apalagi lulusan Akpol itu perwira calon calon pimpinan Polri aseek. Kebanyakan orang tua pasti pengen jodohin anaknya sama perwira. nih gua bilang kebanyakan ya, brrti ada juga yang enggak haha.

Nah itu dia 7 alasan kenapa harus Akpol sebagai cita cita lo jadi Polisi. Itu sih opini gua ya jadi tetep balik lagi ke lo yang punya mimpi. Pilihan sekarang ada ditangan lo, lo mau sukses apa lo mau begini begini aja. Hidup itu pilihan, mumpung masih mudah buruan pilih dari sekarang sebelum lo tua nanti udah susah buat milih karena gada lagi pilihannya. Satu lagi yang harus gua tekenin ke lo, Sukses itu bisa dimana aja. Gamesti harus Akpol atau apapun, kuliah juga bisa sukses sih. Intinya adalah Lo mau ga ngerubah nasib lo jadi sukses? kalo lo mau ya lo berusaha, masalah diterima atau engga itu urusan yang diatas. kalo lo ga diterima inget Allah ga tidur, Dia tau mana orang yang udah berusaha keras. Pasti ada hikmah dibalik Kegagalan dan Kesuksesan. Keep Fighting!

“Tumhara result decide nahi karta hai ki tum loser ho ki nahi … tumhari koshish decide karti hai”
-Chhichhore

“Apapun hasil yang kalian peroleh bukan menentukan kalian akan disebut pecundang atau bukan, tetapi usaha yang kalian lakukanlah yang menentukan itu (disebut pecundang/bukan)”
-Chhichhore

Kategori
AKPOL

Pemeriksaan Administrasi Awal (Rikmin Awal) AKPOL

Tulisan ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai calon taruna di tahun 2017 dan 2018. Saya ingin berbagi kepada adik-adik ataupun para orang tua agar mempermudah dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang taruna Akpol. Tahap ini biasa disebut Rikmin Awal, pada bagian rikmin awal ini. Calon taruna harus mendaftarkan diri melalui https://penerimaan.polri.go.id/ dengan pengisian yang sebenar-benarnya. setelah pengisian pendaftaran online sudah selesai, download file yang harus dilengkapi dari web tersebut yaitu:

  1. Surat permohonan menjadi anggota polri
    Surat permohonan dibuat oleh Calon Taruna sendiri dengan Ballpoint warna hitam dengan tulisan kapital tanpa ada coretan maupun tipe-x sekalipun, kemudian ditanda tangani dengan materai 6000 ditulis di kertas double folio bergaris.
  2. Fotocopy+legalisir akta kelahiran/surat kenal lahir.
    dilegalisir di kantor Dukcapil dengan membawa fotocopy KTP dan KK serta membawa akta lahir asli untuk di legalisir, untuk kantor dukcapil adalah kantor yang mengeluarkan akta lahir tersebut. Apabila akta lahir hilang maka dapat membuat surat kenal lahir yang dikeluarkan oleh Dukcapil juga apabila rusak dapat membuat surat keterangan lahir dari Dukcapil.
  3. Fotocopy+legalisir ijazah/sttb sd, smp,sma, d-iii, d-iv, s1/s2
    untuk Ijazah SD, SMP, SMA wajib di legalisir dan ditanda tangani oleh kepala sekolah yang menjabat saat ini. perlu diingat untuk legalisir harap dilegalisir lebih dari 5 agar saat dibutuhkan tidak perlu kembali kesekolah untuk dilegalisir.
  4. Surat keterangan berbadan sehat dan Surat Keterangan bebas narkoba
    Surat ini dikeluarkan oleh diluar institusi polri milik pemerintah seperti RSUD. Di RSUD ini biasanya mereka paham apabila surat ini diperlukan untuk keperluan pendaftaran POLRI/TNI atau juga untuk melamar pekerjaan. kemudian untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba itu harap melampirkan yang 6 parameter yaitu (AMP,MET,THC,MOP,COC,BZO). sebetulnya 4 parameter saja udah cukup namun buat jaga-jaga aja pake yang 6 parameter.
  5. Surat keterangan catatan kepolisian (skck)
    nah untuk membuat surat ini calon taruna memerlukan beberapa persyaratan yaitu surat pengantar dari kelurahan, ktp, kk, akta dan pas foto 6 lembar ukuran 4×6 berlatar belakang merah.
  6. Fotocopy+legalisir ktp dan kk
    untuk melegalisir KTP dan KK calon taruna ke kelurahan tempat dimana KTP itu dikeluarkan biasanya membawa berkas aslinya yang serta dilampirkan surat pengantar dari RT dan RW. buat legalisir ini sebanyak 10 lembar untuk berjaga jaga.
  7. Surat persetujuan orang tua/wali
    surat persetujuan orang tua/wali ini didapatkan dari website penerimaan polri yang tadi sudah di download. dengan diketik dikomputer yang rapih tanpa ada salah ketik.
  8. Surat pernyataan belum pernah menikah
    Surat ini ada formatnya dari web yang tadi didownload dan di tandatangani oleh calon taruna. bermaterai 6000.
  9. Surat keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan Legalisir KUA
    Surat keterangan ini dibuat di keluarahan dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW yang ditandatangani oleh lurah dan diketahui oleh KUA. kemudian dilegalisir oleh KUA.
  10. Daftar riwayat hidup
    Surat ini didapatkan dari web yang telah didownload, surat ini dibuat dengan diketik dan di tandatangani oleh Calon taruna, Lurah dan Camat yang dicap oleh 2 instansi terkait.
  11. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota polri
    Surat ini didapatkan dari web yang sudah didownload, surat ini dibuat oleh calon taruna sendiri dan Kapolres tempat taruna mendaftar.
  12. Surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas
    surat ini di buat oleh calon taruna sendiri melalui ketikan komputer dari format yang sudah di download dari web.
  13. Surat pernyataan orang tua/wali
    Surat ini didapatkan dari web yang sudah didownload, surat ini dibuat oleh calon taruna yang ditanda tangani oleh orang tua/wali.
  14. Pas Foto Ukuran berlatar belakang Merah ukuran 3×4 siapkan minimal 20 buah dan ukuran 4×6 siapkan juga minimal 20 buah. Serta pas foto tampak depan, tampak samping kiri dan tampak samping kanan dengan berlatar belakang merah ukuran 4×6 sebanyak 6 buah.

biasanya klo rikmin awal ini yang diminta yang penting penting terdahulu. Yang penting itu tiap-tiap polres tempat pendaftaran calon taruna memiliki kebijakan yang berbedabeda cuman saran saya tetap siapkan semuanya biar mudah diakhir. Saran saya untuk menyiapkan berkas minimal 8 rangkap legalisir, namun sebelum dilegalisirnya banyak harap untuk dipastikan dulu kebenarannya. Dilegalisir banyak ini untuk berjaga jaga karena pengalaman saya selalu ada minta legalisir seperti ktp, kk, akta dll. Untuk sementara itu aja. Silakan yang ingin bertanya tinggalkan komentarnya dibawah ini.

Kategori
AKPOL

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Taruna AKPOL

  1. Persyaratan umum:
    1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
    2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    4. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
    5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
    6. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
    7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
    8. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

  2. Persyaratan khusus:
    1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
    2. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
      1. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan):
        • tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      2. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan) khusus Papua dan Papua Barat:
        • tahun 2016 s.d. 2018 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2019 dengan nilai rata-rata minimal 55,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      3. bagi lulusan  tahun  2020 (yang masih kelas XII)  nilai  rapor rata-rata kelas XII semester I minimal  70,00  dan  setelah lulus menyerahkan nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata yang akan ditentukan kemudian;
      4. bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris pada UN dan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00 serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500;
      5. bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan;
      6. calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020;
    3. bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan tara-rata hasil imtihan wathoni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 70,00;
    4. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    5. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
      1. Pria : 165  (seratus enam puluh lima) cm;  
      2. Wanita : 163  (seratus enam puluh tiga) cm.
    6. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
    7. tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
    8. bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
    9. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
    10. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
    11. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
    12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
    13. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    14. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    15. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 2 huruf k dan l;
    16. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
    17. berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
    18. bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;
    19. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
    20. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
    21. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
    22. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
    23. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
      1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
      2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol
Kategori
AKPOL

SYARAT MASUK AKPOL

Syarat penerimaan anggota POLRI melalui jalur penerimaan perwira yaitu Akademi Kepolisian disebutkan dalam Perkap No 10. Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri dijelaskan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Penerimaan Pasal 8 ayat (1). Dalam Penerimaan Calon Anggota Polri, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan suatu kejahatan; dan
  8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerimaan anggota Polri dapat ditambah persyaratan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Berdasarkan penjelasan diatas pada pasal 8 ayat 1 Perkap 10 tahun 2016 adalah syarat mutlak untuk menjadi anggota Polri baik melaui AKPOL, BINTARA, TAMTAMA dan SIPSS. Kemudian persyaratan yang dibuat bisa bertambah seiring dengan kebutuhkan POLRI saat itu jadi bergantung pada pimpinan POLRI yang membuat kebijakan.

Kategori
AKPOL

Sejarah Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian disingkat AKPOL adalah sebuah lembaga Pendidikan pembentukan untuk mencetak perwira Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan gelar Sarjana Terapan Kepolisian(S.Tr.K) dengan lama pendidikan selama 4 tahun di Semarang Jawa Tengah. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Lemdiklatpol (Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri).

Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para cendikiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian “Jawea Keisatsu Gakka” selanjutnya diganti menjadi Sekolah polisi Negara RI di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi Kepolisian.

Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan Skep Presiden No.: 253/1959, Kepolisian Negara RI berubah menjadi Angkatan Kepolisian RI, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian RI berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Irjen. Pol Soetjipto Judodiharjo, dengan Skep Menhankam Pangab No.:468/5/B/65/M, pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Pataka AAK berfalsafah Atmaniwedana Aryawirya Kretakarma diserahterimakan.

Pada tanggal 16 Desember 1966, AAK diubah menjadi AKABRI bagian Kepolisian. Pada tanggal 29 Januari 1967, dibuka AKABRI bagian umum di Magelang dengan Taruna berasal dari pengiriman dari masing-masing angkatan dan Polri. Setelah menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun di Magelang, Taruna AKABRI bagian Kepolisian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan matra Kepolisian selama 3 tahun. Perjalanan sejarah selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1980, Komplek AKABRI bagian Kepolisian di Semarang diresmikan penggunaannya oleh Kapolri Jendral PO. Drs. Awaloeddin Djamin MPA.

Dengan Skep Kapolri No. POL Skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 AKABRI Kepolisian berubah menjadi Akademi Kepolisian setelah AKABRI bagian dialihkan kembali kepada angkatan masing-masing, dan ditetapkan pula Pataka Akpol dengan tambahan pita di atas lambang bertuliskan Akademi Kepolisian, sasanti di bawah gambar lambang menjadi bertuliskan Atmaniwedana Kretakrama Aryawirya, gambar dibalik lambang semula lambang Akabri ”Bhineka eka Bhakti” menjadi lambang Polri “Tribrata”.

Memasuki periode sejarah reformasi di Indonesia, sejarah Akademi Kepolisian mengalami perubahan dengan dikeluarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI.

akademi-kepolisian-logo-3

Akhirnya, perubahan terjadi pada logo Akademi Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2003, dengan diresmikannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Da’i Bachtiar, penggunaan Logo Akademi Kepolisian yang baru dengan mengganti kata-kata “Atmaniwedana – Kretakarma – Aryawirya” dengan kata-kata “Dharma – Bijaksana – Ksatria” dan pita bertuliskan “Akademi Kepolisian” yang semula terpisah di bagian atas disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tri-Brata.

Kategori
AKPOL

Apa itu Smart SIM?

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

AKADEMI KEPOLISAN

SMART SIM

DISUSUN OLEH

DENNY HERMAWAN SAPUTRA

BRIGADIR DUA TARUNA

NO AK. 18.083

SEMARANG, 27 MEI 2020

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam rangka menuju Akademi Kepolisian yang World Class Academy maka Taruna Akademi kepolisian batalyon Arkana Satriadharma ingin mewujudkan taruna TK II yang 4.0 dengan slogan “Arkana Satriadharma 4.0” dengan maksud taruna Akademi Kepolisian mampu meningkatkan kualitas dalam teknologi terutama dalam proses pembuatan makalah ilmiah dengan menggunakan komputer/laptop untuk menunjang karir kepolisian kedepannya. Selain itu juga, taruna Akademi Kepolisian dan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan bagaimana cara pembuatannya.

  • Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis buat adalah:

  1. Apa yang dimaksud dengan SMART SIM?
  2. Dasar hukum penerbitan pelayanan SIM?
  3. Manfaat dan kelebihan SMART SIM?
  4. Perbedaan Smart SIM dan SIM Lama?
  5. Berapa biaya administrasi Pembuatan dan perpanjang SIM?
  6. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:

  1. Taruna agar paham mengenai dasar dan pembuatan SMART SIM.
  2. Taruna agar mahir dalam proses pembuatan makalah.
  3. Taruna agar mendapatkan nilai sikap perilaku (NSP) dari batalyon.
  4. Taruna agar memanfaatkan kebijakan pemberian teknologi berupa Handphone dan Laptop.
  5. Taruna dan masyarakat paham akan dasar dan proses pembuatan SIM serta biaya administrasi untuk pembuatan SIM.

BAB II

PENDAHULUAN

  1. Pengertian SMART SIM

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Smart SIM adalah suatu terobosan baru dalam Surat Izin Mengemudi yang mana memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Kartu SIM yang lama. Smart SIM ini diluncurkan bersamaan dengan layanan SIM online pada peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (22/9/2019). Smart SIM merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang lalu lintas yang berbasis IT.

  • DASAR HUKUM PENERBITAN PELAYANAN SIM
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas  Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

  • Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI Pasal 15 ayat (2) huruf c. yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.
  • Undang-undang no. 22 tahun 2009, Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII. Tentang Pengemudi
  • Perbedaan SMART SIM dengan SIM Lama
    • Tampilan Smart SIM tampak Depan
  • Tampilan Smart SIM tampak Belakang
  • Fitur

Smart SIM telah dilengkapi dengan ragam fitur canggih. Smart SIM memuat data pelanggaran hingga data kecelakaan si pengguna. Bahkan, SIM ini memiliki fungsi uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar tol, parkir ataupun sebagai alat transaksi saat berbelanja. Pengisian saldo maksimal di Smart SIM itu sebesar Rp 2 juta.

  • Manfaat Smart SIM

Smart SIM bukan cuma kartu yang memuat identitas serta foto seseorang usai dinyatakan lolos dalam seleksi pembuatan SIM. SIM kali ini juga dilengkapi cip yang menyimpan identitas, hingga perangai pengendara di jalan raya.

  1. Data Forensik

Cip ini berisikan data forensik pemilik SIM. Data forensik direkam berdasarkan tahap registrasi awal pembuatan. Data forensik ini meliputi identitas sesuai NIK KTP yang tertera pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Ada juga data lain seperti orangtua, alamat email, nomor telepon pribadi, dan emergency. Untuk kepentingan polisi terkait penyelidikan dan penyidikan, di dalam cip juga ada data sidik jari.

  • Merekam Pelanggaran Pemilik Smart SIM

Smart SIM disebut bakal merekam jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan pengendara saat berlalu lintas. Sistem ini memungkinkan tidak ada lagi sistem ‘jepret’ atau melubangi sim pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Dan kelebihan lain, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengendara disebut tercatat di server Korlantas IRSMS. Selain itu kecelakaan yang melibatkan pengendara saat mengemudikan kendaraan juga bakal terdata otomatis pada server tersebut

  • Sebagai Alat Pembayaran

Bukan cuma berkaitan dengan lalu lintas, Smart SIM juga dapat dijadikan sebagai alat transaksi uang elektronik. Smart SIM dapat diisi uang dengan maksimal saldo senilai Rp2 juta.

Fungsi uang elektronik ini macam-macam. Pertama transaksi non tunai tol, naik kereta, naik Transjakarta, parkir, belanja, hingga membayar denda tilang. Namun fitur uang elektronik sebetulnya hanya opsi. Pemohon Smart SIM bisa memilih apakah ingin fitur uang elektronik atau tidak.

Jika mau, pemohon Smart SIM dapat memilih bank penerbit uang elektronik. Kepolisian sudah bekerjasama dengan tiga bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Namun uang elektronik ini belum bisa digunakan, sebab kepolisian masih menunggu sistem finalisasi dari Bank Indonesia. Finalisasi uang elektronik Smart SIM ini membutuhkan waktu enam bulan, sejak Juni 2019.

  • Mengetahui Data Smart SIM Lewat Aplikasi

Untuk mengetahui data-data tersebut polisi sudah membuat aplikasi yang bisa diakses pemilik Smart SIM melalui telepon genggam. Jika aplikasi dibuka dan Smart SIM ditempel ke ponsel, kita bisa melihat data forensik, dan jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan, serta mengecek isi saldo uang elektronik.

  • Syarat mengganti atau perpanjang SIM lama ke Smart SIM

  • Membawa SIM lama yang akan diperpanjang atau diganti ke Smart SIM
  • Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter
  • Melampirkan foto copy e-KTP dan SIM lama sebanyak 2 lembar
  • Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi data oleh petugas
  • Cara memperoleh Smart SIM
    • Pemohon harus melakukan registrasi lewat layanan SIM online di situs sim.korlantas.polri.go.id. Layanan ini sudah terhubung di 34 Polda dan tersebar di 456 satuan penyelenggara administrasi (Satpas), 378 layanan SIM keliling, 55 gerai layanan SIM dan seluruh pelayanan SIM terintegrasi di pusat data SIM Korlantas Polri.
    • Melalui situs sim.korlantas.polri.go.id, pemohon SIM mengisi formulir registrasi, seperti jenis permohonan SIM, golongan SIM, alamat surat elektronik, nomor telepon seluler aktif, Polda kedatangan, Satpas kedatangan, hingga data pribadi.
    • Setelah semua formulir registrasi terisi dan menekan tanda setuju, pemohon akan mendapatkan kode bayar registrasi.
    • Kode itu digunakan untuk membayar registrasi di layanan Bank BRI dalam waktu maksimal 3 jam sejak registrasi dilakukan.
    • Pembayaran bisa melalui layanan ATM, m-banking hingga internet banking BRI.
    • Setelah pembayaran selesai, kode registrasi akan diterima lewat SMS dan surat elektronik.
    • Di Satpas, pemohon wajib mengikuti rangkaian prosedur penerbitan SIM, seperti identifikasi dan verifikasi, ujian teori, ujian keterampilan mengemudi hingga tertib berlalu lintas.
  • Biaya pembuatan dan perpanjangan pergantian
Jenis SIMPembuatanGanti atau Perpanjang
Smart SIM ARp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B1Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B2Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM CRp. 100.000Rp 75.000
Smart SIM DRp 50.000Rp 30.000

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Berdasarkan makalah yang telah penulis buat kesimpulan yang dapat diambil adalah:

  1. Smart SIM adalah terobosan baru dalam bidang lalu lintas dengan bentuk kartu SMART SIM berbasis IT.
  2. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.
  3. Dasar pelayanan penerbitan SIM:
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf b.
  5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI Pasal 15 ayat (2) huruf c.
  6. Undang-undang no. 22 tahun 2009, Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII. Tentang Pengemudi jalan raya.
  7. Manfaat dan Kelebihan Smart SIM
  8. Data Forensik dan dukcapil.
  9. Merekam Pelanggaran Pemilik Smart SIM
  10. Sebagai Alat Pembayaran
  11. Mengetahui Data Smart SIM Lewat Aplikasi
  12. Biaya Pembuatan dan Ganti Smart SIM
Jenis SIMPembuatanGanti atau Perpanjang
Smart SIM ARp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B1Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B2Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM CRp. 100.000Rp 75.000
Smart SIM DRp 50.000Rp 30.000

2. Saran

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik pembaca agar penulis dapat meningkatkan kualitas penulisan makalah oleh penulis. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran ke hermawandennysaputra@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori
AKPOL

TINDAKAN SEORANG ANGGOTA POLISI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN KASUS PENGGELAPAN MOTOR KEPADA IBU KALSUM OLEH ANAK KANDUNGNYA. TEGAKAN HUKUM ATAU DISKRESI?

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

AKADEMI KEPOLISAN

TINDAKAN SEORANG ANGGOTA POLISI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN KASUS PENGGELAPAN MOTOR KEPADA IBU KALSUM OLEH ANAK KANDUNGNYA. TEGAKAN HUKUM ATAU DISKRESI?

DISUSUN OLEH

DENNY HERMAWAN SAPUTRA

BRIGADIR SATU TARUNA

NO AK. 18.083

SEMARANG, 10 AGUSTUS 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Belum lama ini sedang viral tentang penolakan penerimaan laporan oleh seorang Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP. Priyo Suhartono, SIK kepada seorang laki-laki berinisial M (40 tahun) karena melaporkan seorang wanita berusia 60 tahun bernama Kalsum. M melaporkan Kalsum ke pihak kepolisian karena M menilai kalsum telah menggelapkan sepeda motor hasil warisan penjualan tanah milik suami Kalsum dengan cara menitipkan sepeda motor tersebut kepada saudaranya Kalsum. Kalsum ini sendiri adalah ibu dari M.

Perselisihan itu berawal saat sang anak yakni M menjual tanah warisan milik ayahnya senilai Rp 200 juta. Dari hasil penjualan itu, sang ibu lantas diberi bagian sebanyak Rp 15 juta. Uang tersebut kemudian oleh sang ibu dibelikan untuk membeli sepeda motor. Karena ada saudara yang ingin memakainya, sepeda motor tersebut kemudian ditinggal di rumah saudara. Mengetahui hal itu, ternyata membuat M keberatan dan menuduh ibu melakukan penggelapan sepeda motor.

Sebagai seorang anggota kepolisian AKP. Priyo memiliki kewajiban untuk menerima laporan sesuai dengan wewenang anggota kepolisian pasal 15 ayat 1 huruf a UU no 2 tahun 2002 tentang POLRI dan pasal 7 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Namun dilain sisi, anggota kepolisian juga memiliki diskresi untuk melakukan suatu tindakan yang menurut penilaiannya adalah hal yang benar namun dengan memperhatikan beberapa hal pertimbangan sebelum tindakan itu dilakukan.

BAB II

ISI

Dalam menindak lanjuti adanya laporan dari seorang laki-laki berinisial M tentang dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Kalsum yang sebetulnya adalah ibu kandung M. laporan itu tidak dibuatkan oleh anggota reskrim atas perintah kasat Reskrim Polres Lombok tengah AKP. Priyo Suhartono, karena ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh M itu tidak sesuai dengan budaya yang mana dalam budaya masyarakat Indonesia harus menghormati orang tua apalagi ibu.

Dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik Indonesia, pada pasal 15 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan”. Dalam kutipan tersebut dijelaskan ketika seorang anggota kepolisian menerima suatu laporan atau pengaduan dari siapapun itu dan untuk siapapun laporan itu ditujukan maka wajib hukumnya bagi seorang anggota kepolisian itu untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut. Hal ini di perkuat dengan Pasal 7 ayat 1 huruf a KUHAP menyatakan “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

Dalam penjelasan dua pasal diatas, secara hukum bahwa anggota kepolisian wajib untuk menerima laporan yang dilakukan oleh M kepada ibunya. Namun, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah menolak untuk menerima laporan M dengan alasan hati nurani. Secara hukum yang dilakukan oleh AKP. Priyo adalah tindakan melawan hukum yaitu pasal 15 ayat 1 huruf a UU No.2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 huruf a KUHAP, dimana setiap anggota polisi wajib untuk menerima segala laporan yang diterima. Setiap anggota polisi sejatinya wajib untuk menegakan hukum tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berlawanan apabila anggota polisi menolak menerima laporan yang diterima.

Perlu diketahui bahwa Polri mempunyai hak khusus, disebut diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.

Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut: Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

  1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
  2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
  3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan.
  4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
  5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
  6. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Dalam Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”) “SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu) kemudian dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.

Layak/tidaknya ini perlu penilaian dari anggota kepolisian yang menerimanya dalam hal ini diskresi, tinggal anggota polisi tersebut menentukan layak atau tidaknya ini mengacu pada hal apa mengacu pada penegakan hukum atau etika adat timur bangsa indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua. Fungsi anggota polisi sebagai penegak hukum atau polisi yang memiliki hati nurani?.

Dalam hal ini Saya sebagai seorang taruna menyikapi hal ini akan menggunakan hak khusus saya sebagai anggota polisi yaitu diskresi dengan pertimbangan prinsip moral dan prinsip kelembagaan. Prinsip moral karena laporan ditujukan kepada ibu kandungnya pelapor sehingga menurut penilaian saya laporan ini apabila diterima akan menyalahi moral yang berlaku di wilayah dan tentunya masyarakat indonesia,dan ketidak etisan karena menurut agama, bahwa seorang ibu itu sepatutnya harus dijaga dan di hargai, bukan malah dimasukan ke dalam penjara. Prinsip kelembagaan, citra polisi akan dipertaruhkan apabila laporan itu diterima dan di tindak lanjuti. Karena polisi sebagai pengayom masyarakat sepatutnya perlu untuk memberikan petunjuk untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Karena masalah yang menyangkut ini menyangkut urusan keluarga semampu mungkin polisi untuk merujuk kepada mereka agar menyelesaikannya secara kekeluargaan. Untuk itu dengan segala pertimbangan prinsip moral, prinsip kelembagaan, prinsip nesesitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal(reasonable) bahwa tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan hak khusus (diskresi kepolisian) untuk menolak untuk menerima laporan dari M yang ditujukan kepada Kalsum (ibu akndungnya M) dengan dugaan penggelapan motor hasil warisan. Kemudian mempertemukan keduanya dengan jalan damai secara kekeluargaan.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas adalah:

  1. Setiap anggota polisi memiliki kewajiban untuk menegakan keadilan dan hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
  2. Polri memiliki hak khusus yaitu diskresi yang dapat digunakan apabila menurut penilaiannya sendiri bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah yang terbaik demi hukum dan POLRI.
  3. Dalam mengambil keputusan dalam menentukan suatu perkara perlu dikaji terlebih dahulu dengan pertimbangan-pertimbangan prinsip moral dan prinsip kelembagaan.

    2. Saran

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik pembaca agar penulis dapat meningkatkan kualitas penulisan makalah oleh penulis. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran ke hermawandennysaputra@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA