Kategori
AKPOL

Persyaratan Umum dan Khusus Calon Taruna AKPOL

  1. Persyaratan umum:
    1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
    2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    4. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
    5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
    6. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
    7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
    8. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

  2. Persyaratan khusus:
    1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
    2. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
      1. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan):
        • tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      2. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Nasional/UN (bukan nilai gabungan) khusus Papua dan Papua Barat:
        • tahun 2016 s.d. 2018 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
        • tahun 2019 dengan nilai rata-rata minimal 55,00;
        • tahun 2020 akan ditentukan kemudian.
      3. bagi lulusan  tahun  2020 (yang masih kelas XII)  nilai  rapor rata-rata kelas XII semester I minimal  70,00  dan  setelah lulus menyerahkan nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata yang akan ditentukan kemudian;
      4. bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai mata pelajaran Bahasa Inggris pada UN dan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00 serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500;
      5. bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan;
      6. calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Akpol T.A. 2020;
    3. bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan tara-rata hasil imtihan wathoni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 70,00;
    4. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    5. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
      1. Pria : 165  (seratus enam puluh lima) cm;  
      2. Wanita : 163  (seratus enam puluh tiga) cm.
    6. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
    7. tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
    8. bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
    9. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
    10. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
    11. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
    12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
    13. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    14. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
    15. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 2 huruf k dan l;
    16. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
    17. berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
    18. bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;
    19. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
    20. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
    21. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
    22. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
    23. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
      1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
      2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol
Kategori
AKPOL

SYARAT MASUK AKPOL

Syarat penerimaan anggota POLRI melalui jalur penerimaan perwira yaitu Akademi Kepolisian disebutkan dalam Perkap No 10. Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri dijelaskan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Penerimaan Pasal 8 ayat (1). Dalam Penerimaan Calon Anggota Polri, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. tidak pernah dipidana dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan suatu kejahatan; dan
  8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penerimaan anggota Polri dapat ditambah persyaratan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Berdasarkan penjelasan diatas pada pasal 8 ayat 1 Perkap 10 tahun 2016 adalah syarat mutlak untuk menjadi anggota Polri baik melaui AKPOL, BINTARA, TAMTAMA dan SIPSS. Kemudian persyaratan yang dibuat bisa bertambah seiring dengan kebutuhkan POLRI saat itu jadi bergantung pada pimpinan POLRI yang membuat kebijakan.

Kategori
AKPOL

Sejarah Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian disingkat AKPOL adalah sebuah lembaga Pendidikan pembentukan untuk mencetak perwira Polri dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan gelar Sarjana Terapan Kepolisian(S.Tr.K) dengan lama pendidikan selama 4 tahun di Semarang Jawa Tengah. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Lemdiklatpol (Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri).

Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para cendikiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian “Jawea Keisatsu Gakka” selanjutnya diganti menjadi Sekolah polisi Negara RI di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi Kepolisian.

Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan Skep Presiden No.: 253/1959, Kepolisian Negara RI berubah menjadi Angkatan Kepolisian RI, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian RI berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Irjen. Pol Soetjipto Judodiharjo, dengan Skep Menhankam Pangab No.:468/5/B/65/M, pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Pataka AAK berfalsafah Atmaniwedana Aryawirya Kretakarma diserahterimakan.

Pada tanggal 16 Desember 1966, AAK diubah menjadi AKABRI bagian Kepolisian. Pada tanggal 29 Januari 1967, dibuka AKABRI bagian umum di Magelang dengan Taruna berasal dari pengiriman dari masing-masing angkatan dan Polri. Setelah menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun di Magelang, Taruna AKABRI bagian Kepolisian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan matra Kepolisian selama 3 tahun. Perjalanan sejarah selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1980, Komplek AKABRI bagian Kepolisian di Semarang diresmikan penggunaannya oleh Kapolri Jendral PO. Drs. Awaloeddin Djamin MPA.

Dengan Skep Kapolri No. POL Skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 AKABRI Kepolisian berubah menjadi Akademi Kepolisian setelah AKABRI bagian dialihkan kembali kepada angkatan masing-masing, dan ditetapkan pula Pataka Akpol dengan tambahan pita di atas lambang bertuliskan Akademi Kepolisian, sasanti di bawah gambar lambang menjadi bertuliskan Atmaniwedana Kretakrama Aryawirya, gambar dibalik lambang semula lambang Akabri ”Bhineka eka Bhakti” menjadi lambang Polri “Tribrata”.

Memasuki periode sejarah reformasi di Indonesia, sejarah Akademi Kepolisian mengalami perubahan dengan dikeluarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI.

akademi-kepolisian-logo-3

Akhirnya, perubahan terjadi pada logo Akademi Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2003, dengan diresmikannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Da’i Bachtiar, penggunaan Logo Akademi Kepolisian yang baru dengan mengganti kata-kata “Atmaniwedana – Kretakarma – Aryawirya” dengan kata-kata “Dharma – Bijaksana – Ksatria” dan pita bertuliskan “Akademi Kepolisian” yang semula terpisah di bagian atas disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tri-Brata.

Kategori
AKPOL

Apa itu Smart SIM?

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

AKADEMI KEPOLISAN

SMART SIM

DISUSUN OLEH

DENNY HERMAWAN SAPUTRA

BRIGADIR DUA TARUNA

NO AK. 18.083

SEMARANG, 27 MEI 2020

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dewasa ini, dalam rangka menuju Akademi Kepolisian yang World Class Academy maka Taruna Akademi kepolisian batalyon Arkana Satriadharma ingin mewujudkan taruna TK II yang 4.0 dengan slogan “Arkana Satriadharma 4.0” dengan maksud taruna Akademi Kepolisian mampu meningkatkan kualitas dalam teknologi terutama dalam proses pembuatan makalah ilmiah dengan menggunakan komputer/laptop untuk menunjang karir kepolisian kedepannya. Selain itu juga, taruna Akademi Kepolisian dan masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan bagaimana cara pembuatannya.

  • Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis buat adalah:

  1. Apa yang dimaksud dengan SMART SIM?
  2. Dasar hukum penerbitan pelayanan SIM?
  3. Manfaat dan kelebihan SMART SIM?
  4. Perbedaan Smart SIM dan SIM Lama?
  5. Berapa biaya administrasi Pembuatan dan perpanjang SIM?
  6. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:

  1. Taruna agar paham mengenai dasar dan pembuatan SMART SIM.
  2. Taruna agar mahir dalam proses pembuatan makalah.
  3. Taruna agar mendapatkan nilai sikap perilaku (NSP) dari batalyon.
  4. Taruna agar memanfaatkan kebijakan pemberian teknologi berupa Handphone dan Laptop.
  5. Taruna dan masyarakat paham akan dasar dan proses pembuatan SIM serta biaya administrasi untuk pembuatan SIM.

BAB II

PENDAHULUAN

  1. Pengertian SMART SIM

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Smart SIM adalah suatu terobosan baru dalam Surat Izin Mengemudi yang mana memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Kartu SIM yang lama. Smart SIM ini diluncurkan bersamaan dengan layanan SIM online pada peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64 di Gedung Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (22/9/2019). Smart SIM merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang lalu lintas yang berbasis IT.

  • DASAR HUKUM PENERBITAN PELAYANAN SIM
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas  Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

  • Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI Pasal 15 ayat (2) huruf c. yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.
  • Undang-undang no. 22 tahun 2009, Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII. Tentang Pengemudi
  • Perbedaan SMART SIM dengan SIM Lama
    • Tampilan Smart SIM tampak Depan
  • Tampilan Smart SIM tampak Belakang
  • Fitur

Smart SIM telah dilengkapi dengan ragam fitur canggih. Smart SIM memuat data pelanggaran hingga data kecelakaan si pengguna. Bahkan, SIM ini memiliki fungsi uang elektronik yang bisa digunakan untuk membayar tol, parkir ataupun sebagai alat transaksi saat berbelanja. Pengisian saldo maksimal di Smart SIM itu sebesar Rp 2 juta.

  • Manfaat Smart SIM

Smart SIM bukan cuma kartu yang memuat identitas serta foto seseorang usai dinyatakan lolos dalam seleksi pembuatan SIM. SIM kali ini juga dilengkapi cip yang menyimpan identitas, hingga perangai pengendara di jalan raya.

  1. Data Forensik

Cip ini berisikan data forensik pemilik SIM. Data forensik direkam berdasarkan tahap registrasi awal pembuatan. Data forensik ini meliputi identitas sesuai NIK KTP yang tertera pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Ada juga data lain seperti orangtua, alamat email, nomor telepon pribadi, dan emergency. Untuk kepentingan polisi terkait penyelidikan dan penyidikan, di dalam cip juga ada data sidik jari.

  • Merekam Pelanggaran Pemilik Smart SIM

Smart SIM disebut bakal merekam jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan pengendara saat berlalu lintas. Sistem ini memungkinkan tidak ada lagi sistem ‘jepret’ atau melubangi sim pengemudi yang melanggar lalu lintas.

Dan kelebihan lain, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengendara disebut tercatat di server Korlantas IRSMS. Selain itu kecelakaan yang melibatkan pengendara saat mengemudikan kendaraan juga bakal terdata otomatis pada server tersebut

  • Sebagai Alat Pembayaran

Bukan cuma berkaitan dengan lalu lintas, Smart SIM juga dapat dijadikan sebagai alat transaksi uang elektronik. Smart SIM dapat diisi uang dengan maksimal saldo senilai Rp2 juta.

Fungsi uang elektronik ini macam-macam. Pertama transaksi non tunai tol, naik kereta, naik Transjakarta, parkir, belanja, hingga membayar denda tilang. Namun fitur uang elektronik sebetulnya hanya opsi. Pemohon Smart SIM bisa memilih apakah ingin fitur uang elektronik atau tidak.

Jika mau, pemohon Smart SIM dapat memilih bank penerbit uang elektronik. Kepolisian sudah bekerjasama dengan tiga bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Namun uang elektronik ini belum bisa digunakan, sebab kepolisian masih menunggu sistem finalisasi dari Bank Indonesia. Finalisasi uang elektronik Smart SIM ini membutuhkan waktu enam bulan, sejak Juni 2019.

  • Mengetahui Data Smart SIM Lewat Aplikasi

Untuk mengetahui data-data tersebut polisi sudah membuat aplikasi yang bisa diakses pemilik Smart SIM melalui telepon genggam. Jika aplikasi dibuka dan Smart SIM ditempel ke ponsel, kita bisa melihat data forensik, dan jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan, serta mengecek isi saldo uang elektronik.

  • Syarat mengganti atau perpanjang SIM lama ke Smart SIM

  • Membawa SIM lama yang akan diperpanjang atau diganti ke Smart SIM
  • Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter
  • Melampirkan foto copy e-KTP dan SIM lama sebanyak 2 lembar
  • Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi data oleh petugas
  • Cara memperoleh Smart SIM
    • Pemohon harus melakukan registrasi lewat layanan SIM online di situs sim.korlantas.polri.go.id. Layanan ini sudah terhubung di 34 Polda dan tersebar di 456 satuan penyelenggara administrasi (Satpas), 378 layanan SIM keliling, 55 gerai layanan SIM dan seluruh pelayanan SIM terintegrasi di pusat data SIM Korlantas Polri.
    • Melalui situs sim.korlantas.polri.go.id, pemohon SIM mengisi formulir registrasi, seperti jenis permohonan SIM, golongan SIM, alamat surat elektronik, nomor telepon seluler aktif, Polda kedatangan, Satpas kedatangan, hingga data pribadi.
    • Setelah semua formulir registrasi terisi dan menekan tanda setuju, pemohon akan mendapatkan kode bayar registrasi.
    • Kode itu digunakan untuk membayar registrasi di layanan Bank BRI dalam waktu maksimal 3 jam sejak registrasi dilakukan.
    • Pembayaran bisa melalui layanan ATM, m-banking hingga internet banking BRI.
    • Setelah pembayaran selesai, kode registrasi akan diterima lewat SMS dan surat elektronik.
    • Di Satpas, pemohon wajib mengikuti rangkaian prosedur penerbitan SIM, seperti identifikasi dan verifikasi, ujian teori, ujian keterampilan mengemudi hingga tertib berlalu lintas.
  • Biaya pembuatan dan perpanjangan pergantian
Jenis SIMPembuatanGanti atau Perpanjang
Smart SIM ARp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B1Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B2Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM CRp. 100.000Rp 75.000
Smart SIM DRp 50.000Rp 30.000

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Berdasarkan makalah yang telah penulis buat kesimpulan yang dapat diambil adalah:

  1. Smart SIM adalah terobosan baru dalam bidang lalu lintas dengan bentuk kartu SMART SIM berbasis IT.
  2. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.
  3. Dasar pelayanan penerbitan SIM:
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf b.
  5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI Pasal 15 ayat (2) huruf c.
  6. Undang-undang no. 22 tahun 2009, Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII. Tentang Pengemudi jalan raya.
  7. Manfaat dan Kelebihan Smart SIM
  8. Data Forensik dan dukcapil.
  9. Merekam Pelanggaran Pemilik Smart SIM
  10. Sebagai Alat Pembayaran
  11. Mengetahui Data Smart SIM Lewat Aplikasi
  12. Biaya Pembuatan dan Ganti Smart SIM
Jenis SIMPembuatanGanti atau Perpanjang
Smart SIM ARp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B1Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM B2Rp 120.000Rp 80.000
Smart SIM CRp. 100.000Rp 75.000
Smart SIM DRp 50.000Rp 30.000

2. Saran

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik pembaca agar penulis dapat meningkatkan kualitas penulisan makalah oleh penulis. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran ke hermawandennysaputra@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori
AKPOL

TINDAKAN SEORANG ANGGOTA POLISI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN KASUS PENGGELAPAN MOTOR KEPADA IBU KALSUM OLEH ANAK KANDUNGNYA. TEGAKAN HUKUM ATAU DISKRESI?

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

AKADEMI KEPOLISAN

TINDAKAN SEORANG ANGGOTA POLISI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN KASUS PENGGELAPAN MOTOR KEPADA IBU KALSUM OLEH ANAK KANDUNGNYA. TEGAKAN HUKUM ATAU DISKRESI?

DISUSUN OLEH

DENNY HERMAWAN SAPUTRA

BRIGADIR SATU TARUNA

NO AK. 18.083

SEMARANG, 10 AGUSTUS 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Belum lama ini sedang viral tentang penolakan penerimaan laporan oleh seorang Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP. Priyo Suhartono, SIK kepada seorang laki-laki berinisial M (40 tahun) karena melaporkan seorang wanita berusia 60 tahun bernama Kalsum. M melaporkan Kalsum ke pihak kepolisian karena M menilai kalsum telah menggelapkan sepeda motor hasil warisan penjualan tanah milik suami Kalsum dengan cara menitipkan sepeda motor tersebut kepada saudaranya Kalsum. Kalsum ini sendiri adalah ibu dari M.

Perselisihan itu berawal saat sang anak yakni M menjual tanah warisan milik ayahnya senilai Rp 200 juta. Dari hasil penjualan itu, sang ibu lantas diberi bagian sebanyak Rp 15 juta. Uang tersebut kemudian oleh sang ibu dibelikan untuk membeli sepeda motor. Karena ada saudara yang ingin memakainya, sepeda motor tersebut kemudian ditinggal di rumah saudara. Mengetahui hal itu, ternyata membuat M keberatan dan menuduh ibu melakukan penggelapan sepeda motor.

Sebagai seorang anggota kepolisian AKP. Priyo memiliki kewajiban untuk menerima laporan sesuai dengan wewenang anggota kepolisian pasal 15 ayat 1 huruf a UU no 2 tahun 2002 tentang POLRI dan pasal 7 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Namun dilain sisi, anggota kepolisian juga memiliki diskresi untuk melakukan suatu tindakan yang menurut penilaiannya adalah hal yang benar namun dengan memperhatikan beberapa hal pertimbangan sebelum tindakan itu dilakukan.

BAB II

ISI

Dalam menindak lanjuti adanya laporan dari seorang laki-laki berinisial M tentang dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Kalsum yang sebetulnya adalah ibu kandung M. laporan itu tidak dibuatkan oleh anggota reskrim atas perintah kasat Reskrim Polres Lombok tengah AKP. Priyo Suhartono, karena ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh M itu tidak sesuai dengan budaya yang mana dalam budaya masyarakat Indonesia harus menghormati orang tua apalagi ibu.

Dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik Indonesia, pada pasal 15 ayat 1 huruf a menyebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan”. Dalam kutipan tersebut dijelaskan ketika seorang anggota kepolisian menerima suatu laporan atau pengaduan dari siapapun itu dan untuk siapapun laporan itu ditujukan maka wajib hukumnya bagi seorang anggota kepolisian itu untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut. Hal ini di perkuat dengan Pasal 7 ayat 1 huruf a KUHAP menyatakan “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

Dalam penjelasan dua pasal diatas, secara hukum bahwa anggota kepolisian wajib untuk menerima laporan yang dilakukan oleh M kepada ibunya. Namun, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah menolak untuk menerima laporan M dengan alasan hati nurani. Secara hukum yang dilakukan oleh AKP. Priyo adalah tindakan melawan hukum yaitu pasal 15 ayat 1 huruf a UU No.2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 huruf a KUHAP, dimana setiap anggota polisi wajib untuk menerima segala laporan yang diterima. Setiap anggota polisi sejatinya wajib untuk menegakan hukum tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berlawanan apabila anggota polisi menolak menerima laporan yang diterima.

Perlu diketahui bahwa Polri mempunyai hak khusus, disebut diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.

Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut: Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

  1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
  2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
  3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan.
  4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
  5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
  6. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Dalam Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”) “SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu) kemudian dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.

Layak/tidaknya ini perlu penilaian dari anggota kepolisian yang menerimanya dalam hal ini diskresi, tinggal anggota polisi tersebut menentukan layak atau tidaknya ini mengacu pada hal apa mengacu pada penegakan hukum atau etika adat timur bangsa indonesia yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua. Fungsi anggota polisi sebagai penegak hukum atau polisi yang memiliki hati nurani?.

Dalam hal ini Saya sebagai seorang taruna menyikapi hal ini akan menggunakan hak khusus saya sebagai anggota polisi yaitu diskresi dengan pertimbangan prinsip moral dan prinsip kelembagaan. Prinsip moral karena laporan ditujukan kepada ibu kandungnya pelapor sehingga menurut penilaian saya laporan ini apabila diterima akan menyalahi moral yang berlaku di wilayah dan tentunya masyarakat indonesia,dan ketidak etisan karena menurut agama, bahwa seorang ibu itu sepatutnya harus dijaga dan di hargai, bukan malah dimasukan ke dalam penjara. Prinsip kelembagaan, citra polisi akan dipertaruhkan apabila laporan itu diterima dan di tindak lanjuti. Karena polisi sebagai pengayom masyarakat sepatutnya perlu untuk memberikan petunjuk untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Karena masalah yang menyangkut ini menyangkut urusan keluarga semampu mungkin polisi untuk merujuk kepada mereka agar menyelesaikannya secara kekeluargaan. Untuk itu dengan segala pertimbangan prinsip moral, prinsip kelembagaan, prinsip nesesitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal(reasonable) bahwa tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan hak khusus (diskresi kepolisian) untuk menolak untuk menerima laporan dari M yang ditujukan kepada Kalsum (ibu akndungnya M) dengan dugaan penggelapan motor hasil warisan. Kemudian mempertemukan keduanya dengan jalan damai secara kekeluargaan.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas adalah:

  1. Setiap anggota polisi memiliki kewajiban untuk menegakan keadilan dan hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
  2. Polri memiliki hak khusus yaitu diskresi yang dapat digunakan apabila menurut penilaiannya sendiri bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah yang terbaik demi hukum dan POLRI.
  3. Dalam mengambil keputusan dalam menentukan suatu perkara perlu dikaji terlebih dahulu dengan pertimbangan-pertimbangan prinsip moral dan prinsip kelembagaan.

    2. Saran

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik pembaca agar penulis dapat meningkatkan kualitas penulisan makalah oleh penulis. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran ke hermawandennysaputra@gmail.com.

DAFTAR PUSTAKA